SANGATTA — Langkah-langkah kecil itu bergemerincing di ruang-ruang kelas darurat dan sudut-sudut desa yang jauh dari pusat kota. Di atas kertas, angkanya tampak besar: 10.112 jiwa. Namun, di balik deretan angka statistik itu, tersimpan masa depan anak-anak Kutai Timur yang perlahan-lahan dirajut kembali melalui asa yang sempat terenggut.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah bersibaku menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Berdasarkan data pemutakhiran terbaru, dari total 10.112 anak yang masuk dalam kategori ATS, sebanyak 5.531 data telah tuntas diverifikasi. Sementara itu, 4.579 data lainnya masih dalam proses pencermatan di lapangan.
Kendati demikian, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin sekadar terjebak dalam pusaran administrasi data. Bagi Heri, prioritas utama adalah kehadiran nyata negara untuk memastikan anak-anak tersebut kembali mengenyam pendidikan.
“Yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan mereka ke sekolah, baik melalui jalur formal maupun non-formal seperti paket A, B, dan C,” ujar Heri saat ditemui di Ruang Rapat Disdikbud Kutim.
Strategi Jemput Bola hingga Pelosok Desa
Untuk meruntuhkan tembok-tembok penghalang akses pendidikan, Disdikbud Kutim tidak tinggal diam. Bersama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), mereka mengusung taktik “jemput bola” langsung ke kantong-kantong pemukiman warga.
Pendekatan ini diwujudkan dengan membuka kelompok-kelompok belajar baru di wilayah yang selama ini sulit tersentuh fasilitas pendidikan formal. Sejumlah kecamatan terpencil, seperti Sandaran, Kaliorang, dan Kaubun, kini menjadi sasaran utama agar anak-anak di wilayah pinggiran tidak lagi tertinggal.
Di sisi lain, proses pemadanan data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membuahkan temuan penting. Dari hasil penelusuran, ditemukan sekitar 2.000 data ATS yang ternyata “hilang” atau tidak ditemukan keberadaannya di lapangan.
Sebagai contoh, di Desa Sukarahmat, dari 161 data ATS yang tercatat, sebanyak 108 anak justru tidak ditemukan saat petugas melakukan verifikasi faktual.
Menanggapi hal tersebut, Heri memastikan pihaknya telah mengambil langkah antisipatif agar temuan ini tidak mendistorsi potret riil pembangunan daerah.
“Data-data yang tidak ditemukan ini sudah kami sampaikan ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikdasmen RI dan dikoordinasikan dengan Dirjen Adminduk agar tidak menjadi beban statistik bagi Kutai Timur,” tegasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Bekal Kewirausahaan
Penanganan ATS di Kutim bukan lagi sekadar urusan sektor pendidikan semata. Program ini kini menjelma menjadi gerakan bersama yang melibatkan lintas pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes), Disdukcapil, Dinas Sosial, hingga organisasi profesi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Pendekatan holistik ini dirancang agar anak-anak tidak hanya kembali belajar, tetapi juga dipersiapkan menghadapi masa depan secara mandiri. Melalui pendidikan non-formal, mereka nantinya akan dibekali dengan keterampilan wirausaha yang diharapkan mampu menumbuhkan tunas-tunas UMKM baru di bumi Kutai Timur.
Melalui sinergi yang solid dan kerja-kerja kultural di tingkat akar rumput, Heri menaruh asa besar agar angka ATS dapat ditekan secara signifikan pada penghujung tahun ini. Sebab, di setiap bangku sekolah yang kembali terisi, ada mimpi anak bangsa yang sedang diselamatkan.(adv)
