Samarinda – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mencegah potensi praktik korupsi yang dapat merugikan negara. Ketua Umum DPC GMNI Surabaya, Dhipa Satwika, menegaskan bahwa proyek berskala besar seperti IKN harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta masyarakat.
“Pembangunan IKN melibatkan anggaran negara dalam jumlah sangat besar. Tanpa pengawasan yang ketat, kebocoran anggaran dan penyalahgunaan dana bisa terjadi. Oleh karena itu, instansi terkait harus memastikan regulasi berjalan dengan baik serta anggaran digunakan sesuai peruntukannya,” ujar Dhipa dalam pernyataannya.
Tak hanya pembangunan di pusat IKN, Dhipa juga menyoroti daerah-daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Menurutnya, wilayah-wilayah ini memiliki peran vital dalam mendukung infrastruktur, transportasi, dan logistik bagi IKN, sehingga pengawasan tidak boleh terfokus hanya pada ibu kota baru saja.
“Daerah penyangga juga berpotensi menjadi titik rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta alokasi anggaran yang tidak transparan,” tegasnya.
Selain itu, Dhipa menekankan bahwa transparansi dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci dalam mencegah praktik korupsi di proyek pembangunan nasional ini. Ia mendesak agar lembaga terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan audit, investigasi, dan memastikan semua proses berjalan sesuai ketentuan.
“Jika ada pelanggaran, maka pelakunya harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga harus lebih transparan kepada publik dalam setiap tahap pembangunan IKN,” tambahnya.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk isu lingkungan, kesiapan infrastruktur, serta potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat menjadi krusial untuk memastikan proyek ini berjalan dengan akuntabilitas tinggi.
GMNI Surabaya berharap bahwa dengan adanya pengawasan ketat dari berbagai pihak, pembangunan IKN dapat berlangsung dengan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami ingin memastikan bahwa IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan bangsa, bukan sekadar proyek mercusuar yang justru membebani negara akibat penyelewengan anggaran,” tutup Dhipa. (Mujahid)
