TENGGARONG – Di saat banyak daerah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) justru menunjukkan ketahanan fiskal yang luar biasa.
Pemkab Kukar mampu menjaga stabilitas anggarannya tanpa harus memangkas hak pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan honorarium.
Dengan total APBD yang mencapai Rp12 triliun, belanja pegawai yang berada di angka Rp2,4 triliun tetap terjaga, memastikan bahwa tidak ada pemotongan atau keterlambatan pembayaran.
Hal ini menjadi kabar baik bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai kontrak di Kukar yang sempat khawatir dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Insya Allah, kebijakan ini tidak akan mempengaruhi belanja pegawai. Semua aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Senin (3/3/2025).
Keberhasilan Kukar dalam menjaga stabilitas fiskalnya berkat penerapan strategi efisiensi yang terukur dan selektif, tanpa memangkas sektor vital pemerintahan.
Beberapa langkah yang diterapkan Pemkab Kukar untuk memastikan ketahanan fiskal tetap kuat, di antaranya:
• Pengendalian Belanja Pegawai
• Belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD, sehingga tetap dalam batas aman meskipun ada efisiensi anggaran.
• Pemkab melakukan penyesuaian di sektor operasional tanpa mengganggu hak pegawai.
• Efisiensi di Sektor Non-Essensial
• Pemangkasan anggaran hanya difokuskan pada perjalanan dinas, pengadaan barang yang tidak mendesak, serta proyek-proyek yang bisa ditunda.
• Anggaran yang tidak mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat direalokasi untuk hal yang lebih prioritas.
• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• Pemkab Kukar terus mendorong diversifikasi sumber pendapatan, termasuk dari sektor pertanian, pariwisata, dan industri lokal.
• Dengan meningkatnya PAD, Kukar tidak terlalu bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang tahun ini mengalami pemangkasan sebesar Rp50,59 triliun secara nasional.
Menurut Sunggono, strategi ini berhasil membuat Kukar tetap stabil, bahkan di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
“Kami memahami bahwa pegawai adalah aset penting dalam jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijak, tanpa mengorbankan hak mereka,” ujarnya.
Tidak hanya menjaga hak pegawai yang sudah ada, Pemkab Kukar bahkan tetap mampu merekrut 5.776 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baru.
Keputusan ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal Kukar bukan hanya mampu menahan tekanan anggaran, tetapi juga tetap mampu berkembang dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor publik.
“Belanja pegawai kita masih sangat menutupi. Tidak ada yang tidak terbayar, menunggak, atau mengalami pemotongan. Bahkan, kita tetap bisa mengakomodasi tambahan P3K baru,” jelas Sunggono.
Langkah ini jarang bisa dilakukan oleh daerah lain yang sedang menghadapi defisit anggaran, dan menjadi bukti bahwa manajemen fiskal Kukar sangat terukur dan efektif.
Keberhasilan Kukar dalam mengelola efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai menjadi model bagi daerah lain yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan fiskal.
Di saat beberapa daerah terpaksa menunda pembayaran gaji atau mengurangi tunjangan pegawai, Kukar tetap mampu memberikan kepastian kepada pegawai dan memastikan roda pemerintahan berjalan normal.
Banyak pihak menilai bahwa strategi Pemkab Kukar bisa menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin melakukan efisiensi tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur pemerintah.
Dengan adanya kepastian gaji dan tunjangan, pegawai di Kukar bisa bekerja dengan tenang, fokus, dan produktif, tanpa perlu khawatir dengan ketidakpastian keuangan yang melanda banyak daerah lain.
Ke depan, Pemkab Kukar akan terus memperkuat efisiensi anggaran tanpa memangkas hak-hak dasar pegawai, serta tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kita harus terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar tetap sehat, efisien, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta pegawai pemerintahan,” pungkas Sunggono. (ADV)
