Samarinda,- Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengemukakan kekhawatirannya terkait potensi ketidakstabilan politik yang dapat berdampak negatif pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,
Anhar menilai bahwa banyak politisi di partai politik yang hanya mencari keuntungan pribadi, yang dapat memicu perubahan drastis dalam arah pembangunan IKN jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
“Apalagi kita punya politisi di partai politik kan banyak yang cari keuntungan. Misalnya ga setuju dan ganti kepemimpinan nasional, nah berbondong-bondong lagi ikut yang menang itu. Apalagi partai-partai yang cenderung pragmatis itu kan cari aman. Nanti Jepang menang ikut Jepang, Belanda menang ikut Belanda, kan gitu,” ujar Anhar (10/7/2024).
Ia menekankan bahwa pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua dekade.
Politikus PDI-P tersebut menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru memerlukan komitmen jangka panjang dan stabilitas politik yang kuat.
“Membangun IKN itu lebih panjang dari umur manusia, apalagi usia jabatan presiden, kan 10 tahun, sedangkan membangun IKN itu butuh puluhan tahun,” tambahnya.
Meskipun demikian, Anhar menyerahkan keputusan mengenai lokasi upacara Hari Proklamasi kepada Presiden RI Joko Widodo. Ia menyatakan sikap fleksibilitas terhadap keputusan presiden mengenai tempat upacara tersebut.
“Ya Sudahlah terserah pak Jokowi mau upacara yang seperti apa dan dimana, mau upacara di Bukit Soeharto monggo, di pinggir Sungai Mahakam monggo,” pungkasnya. (ADV)
