SAMARINDA – Sepuluh jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda hingga kini belum mempunyai pejabat definitif. Komisi I DPRD Samarinda meminta kekosongan tersebut segera diselesaikan agar tidak memengaruhi pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kekosongan tidak hanya terjadi pada tingkat organisasi perangkat daerah. Sejumlah jabatan di kecamatan dan kelurahan juga masih diisi oleh pelaksana tugas.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan terdapat lurah yang belum dijabat pejabat definitif. Bahkan, seorang camat disebut harus merangkap kepemimpinan pada dua kecamatan.
Kondisi tersebut dinilai kurang ideal karena setiap wilayah mempunyai persoalan dan kebutuhan pelayanan berbeda. Beban rangkap berpotensi mengurangi fokus pejabat dalam mengawasi program maupun merespons kebutuhan masyarakat.
“Jabatan Plt itu sifatnya sementara dan kewenangannya terbatas. Jangan sampai terlalu lama dibiarkan hingga berdampak pada pelayanan publik,” ujar Samri, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pelaksana tugas memang dapat menjaga kegiatan pemerintahan tetap berjalan. Namun, status sementara membuat ruang pengambilan keputusan tidak selalu sama dengan pejabat definitif.
Ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama juga dapat memengaruhi konsolidasi internal perangkat daerah. Setiap OPD membutuhkan kepemimpinan yang mempunyai kewenangan penuh untuk menyusun kebijakan dan memastikan program terlaksana.
Berdasarkan data Komisi I, jabatan yang belum terisi secara definitif meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris DPRD, serta Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah.
Posisi lain ialah Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga termasuk dalam daftar jabatan eselon II yang masih kosong.
Kekosongan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun hingga pelaksanaan mutasi dan rotasi ASN.
Samri mengatakan Komisi I telah beberapa kali menyampaikan masukan kepada Pemkot agar proses pengisian jabatan dipercepat. DPRD menginginkan adanya kepastian mengenai tahapan seleksi maupun waktu pelantikan.
Dari penjelasan yang diterima Komisi I, Wali Kota Samarinda Andi Harun disebut ingin terlebih dahulu melihat kinerja para ASN yang dipercaya sebagai Plt. Masa penugasan digunakan untuk mengukur kemampuan mereka sebelum pejabat definitif ditetapkan.
“Pak Wali Kota ingin melihat lebih dahulu kinerja para Plt. Masa penugasan itu sekaligus menjadi bahan penilaian sebelum pengangkatan definitif,” jelasnya.
Samri menilai metode tersebut dapat membantu pemerintah memilih pejabat berdasarkan kemampuan yang terlihat saat menjalankan tugas. Namun, masa evaluasi tetap perlu mempunyai batas waktu yang jelas.
Tanpa jadwal yang pasti, status Plt berisiko berlangsung terlalu lama. Pemerintah perlu menentukan kapan penilaian selesai dan proses pengisian jabatan definitif dapat dilakukan.
Samri turut menyinggung kemungkinan adanya pertimbangan efisiensi anggaran dalam penggunaan Plt, terutama berkaitan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai.
Berdasarkan analisis pribadinya, ASN yang menjalankan tugas sebagai Plt menerima tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan. Pada saat yang sama, hak TPP dari jabatan definitifnya tetap diterima.
Namun, Samri menegaskan pandangan mengenai potensi penghematan tersebut bukan keterangan resmi dari Pemkot Samarinda. Analisis itu tidak dapat dijadikan kesimpulan mengenai alasan pemerintah belum mengisi jabatan.
Terkait jadwal pelantikan, Samri mengaku memperoleh informasi bahwa pengisian sejumlah jabatan kemungkinan dilakukan secara serentak pada Desember 2026.
Informasi tersebut belum ditetapkan sebagai keputusan resmi. Karena itu, DPRD masih menunggu kepastian dari pemerintah kota mengenai nama maupun waktu pelantikan.
“Kami berharap pengisian jabatan definitif bisa dilakukan lebih cepat agar tidak terlalu lama terjadi kekosongan,” katanya.
Samri juga mengapresiasi penerapan asesmen ASN pada masa kepemimpinan Andi Harun. Mekanisme itu dinilai lebih menekankan kompetensi dan kinerja dibandingkan hanya mempertimbangkan senioritas.
Seleksi berbasis kemampuan diharapkan menghasilkan pejabat yang memahami tugas, mampu mengelola organisasi, dan mempunyai kecakapan mengambil keputusan.
Meski sepuluh jabatan eselon II masih dipimpin Plt, Samri mengakui kegiatan pemerintahan sejauh ini tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilaporkan mengalami gangguan berarti.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat pengisian jabatan definitif terus ditunda. Kepastian kepemimpinan tetap dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Komisi I berharap Pemkot segera menyelesaikan penilaian para Plt serta mengumumkan tahapan pengisian jabatan. Penempatan pejabat definitif di tingkat OPD, kecamatan, dan kelurahan dinilai penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan Kota Samarinda. (Adv)













