SAMARINDA – Pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja tidak seharusnya dibiarkan hanya menunggu lowongan baru. Pemerintah Kota Samarinda didorong menyiapkan pinjaman berbunga ringan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha agar mereka dapat kembali memperoleh penghasilan.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail, mengatakan kondisi ketenagakerjaan yang belum stabil membuat pekerja menghadapi risiko dirumahkan maupun kehilangan pekerjaan. Kerentanan tersebut terutama dirasakan tenaga kerja di sektor formal dan pertambangan.
Menurutnya, korban PHK tidak hanya menghadapi persoalan berkurangnya pendapatan. Sebagian juga mengalami kesulitan menentukan pilihan setelah tidak lagi bekerja sebagai karyawan.
“Selama ini pola pikir kita masih terbentuk untuk menjadi karyawan. Ketika terkena PHK, banyak yang bingung harus berbuat apa,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ismail menilai ketergantungan terhadap lowongan pekerjaan membuat proses pemulihan ekonomi pekerja menjadi lebih lama. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia belum tentu sebanding dengan banyaknya pencari kerja.
Karena itu, pemerintah perlu membuka pilihan lain melalui program kewirausahaan. Pekerja dapat diarahkan memanfaatkan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki untuk membangun usaha secara mandiri.
Namun, keterbatasan modal sering menjadi hambatan pertama. Setelah terkena PHK, sebagian pekerja harus menggunakan tabungan maupun pesangon untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak mempunyai cukup dana untuk memulai usaha.
Ismail mengusulkan Pemkot Samarinda menyediakan skema pinjaman lunak dengan beban pembayaran yang terjangkau. Modal tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan, bahan baku, maupun kebutuhan awal usaha.
“Pekerja terdampak PHK perlu dibantu melalui pinjaman lunak agar bisa membuka usaha, bukan hanya menunggu lowongan kerja,” tegasnya.
Menurutnya, pinjaman tidak boleh diberikan tanpa persiapan. Penerima perlu memperoleh pelatihan agar mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, dan memasarkan produk maupun jasa.
Keterampilan teknis juga harus disesuaikan dengan peluang yang tersedia. Pelatihan dapat membantu pekerja mengembangkan kemampuan baru untuk membuka usaha atau kembali memasuki dunia kerja pada bidang berbeda.
Dukungan modal dan keterampilan perlu berjalan bersamaan. Pinjaman tanpa pendampingan berisiko tidak dimanfaatkan secara produktif, sedangkan pelatihan tanpa akses permodalan membuat peserta kesulitan menerapkan kemampuan yang telah diperoleh.
Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu pekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila usaha berkembang, mereka berpeluang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.
Ismail mendorong keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Kedua perangkat daerah dapat berbagi peran berdasarkan kewenangan masing-masing.
Dinas Ketenagakerjaan dapat melakukan pendataan korban PHK dan menyiapkan pelatihan berdasarkan latar belakang peserta. Sementara Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan pendampingan usaha serta membantu merancang mekanisme permodalan.
Pendataan menjadi tahap penting agar program tepat sasaran. Pemerintah perlu mengetahui jumlah pekerja terdampak, kemampuan yang dimiliki, tanggungan keluarga, dan jenis usaha yang ingin dikembangkan.
Berdasarkan data tersebut, pelatihan tidak diberikan secara seragam. Mantan pekerja yang telah mempunyai pengalaman teknis dapat diarahkan meningkatkan keterampilannya, sedangkan peserta lain mungkin membutuhkan pelatihan dasar.
Pendampingan juga harus berlanjut setelah modal disalurkan. Pemerintah perlu memantau perkembangan usaha, kendala pemasaran, dan kemampuan penerima mengelola pembayaran pinjaman.
Meski demikian, Ismail mengakui usulan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama Pemkot Samarinda. Pemerintah harus menghitung ketersediaan anggaran dan menentukan bentuk program yang paling memungkinkan.
Persyaratan penerima, nilai pinjaman, jangka waktu pembayaran, dan mekanisme penyaluran juga perlu diatur. Ketentuan tersebut harus cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan, tetapi tidak menyulitkan korban PHK yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Pemerintah juga perlu menentukan lembaga yang akan menyalurkan dan mengawasi pinjaman. Skema yang disusun harus mempunyai dasar hukum serta sistem pertanggungjawaban yang jelas.
DPRD berharap usulan tersebut dapat dibahas sebagai bagian dari kebijakan perlindungan tenaga kerja di Samarinda. Respons terhadap PHK tidak boleh berhenti pada pencatatan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Melalui pinjaman lunak, pelatihan, dan pendampingan, pekerja diharapkan mempunyai jalan untuk bangkit secara mandiri. Program tersebut juga berpotensi mendorong lahirnya wirausaha baru dan memperluas kesempatan kerja di Kota Samarinda. (Adv)













