Suluh Muda Nusantara
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
Suluh Muda Nusantara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

Insentif 6.100 Guru Non-ASN Tertunggak Rp10 Miliar, DPRD Desak Pemkot Segera Membayar

Zahara by Zahara
17 November, 2026
in Advedtorial, DPRD Samarinda
0
Insentif 6.100 Guru Non-ASN Tertunggak Rp10 Miliar, DPRD Desak Pemkot Segera Membayar

Foto : Ismail latisi anggota DPRD Samarinda

FacebookTwitterWhatsapp

SAMARINDA – Sekitar 6.100 guru non-ASN di Kota Samarinda belum menerima pembayaran penuh insentif triwulan ketiga 2026. Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar, pemerintah baru membayarkan Rp5 miliar sehingga masih terdapat tunggakan sekitar Rp10 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, meminta Pemerintah Kota Samarinda segera memprioritaskan pelunasan insentif tersebut. Pembayaran tidak boleh terus tertunda karena menyangkut kebutuhan hidup ribuan tenaga pendidik.

“Guru sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai hak mereka justru terus tertunda,” ujar Ismail, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, guru non-ASN telah menjalankan kewajiban mengajar, mendampingi, dan membimbing peserta didik. Pemerintah karena itu mempunyai tanggung jawab memastikan hak mereka diberikan sesuai jadwal.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda yang disampaikan Ismail, pembayaran triwulan ketiga mencakup periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Namun, realisasi sejauh ini baru mencakup Juli dengan nilai sekitar Rp5 miliar. Insentif untuk Agustus dan September belum dibayarkan meskipun tahun anggaran telah memasuki triwulan keempat.

Keterlambatan tersebut dinilai memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi guru. Insentif menjadi salah satu sumber pendapatan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ismail mengaku prihatin setelah menerima informasi bahwa sebagian guru terpaksa menggunakan layanan pinjaman daring. Pilihan tersebut diambil untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama pembayaran insentif belum diterima.

Kondisi itu harus menjadi perhatian pemerintah karena pinjaman daring dapat menambah beban keuangan penerima. Guru yang seharusnya memperoleh hak tepat waktu justru harus mencari sumber dana lain akibat keterlambatan pembayaran.

Menurut Ismail, persoalan tersebut juga berpotensi memengaruhi semangat kerja tenaga pendidik. Guru tetap dituntut memberikan pelayanan pembelajaran meskipun pendapatan tambahan yang dijanjikan belum diterima.

Ia memahami arus kas dan kemampuan fiskal Kota Samarinda sedang menghadapi tekanan. Pemerintah harus membagi sumber keuangan yang tersedia untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan.

Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh membuat kesejahteraan guru selalu menjadi bagian yang dikorbankan. Pembayaran hak tenaga pendidik perlu ditempatkan sebagai belanja prioritas.

“Kami memahami kondisi keuangan daerah sedang berat. Tetapi, jangan sampai guru menjadi pihak yang terus menanggung dampaknya,” katanya.

Ismail menilai keterlambatan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan sejak awal tahun. Jumlah guru penerima dan kebutuhan anggarannya bukan pengeluaran yang muncul secara mendadak.

Pemerintah telah mengetahui besaran penerima serta jadwal pembayaran triwulanan. Karena itu, kebutuhan dana semestinya diperhitungkan dalam pengelolaan kas agar tersedia ketika waktu pembayaran tiba.

Komisi IV meminta evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab dana hanya cukup membayar satu dari tiga bulan pada triwulan ketiga.

Evaluasi juga harus memastikan anggaran yang telah ditetapkan untuk insentif guru tidak digunakan bagi kebutuhan lain. Alokasi tersebut harus dijaga sampai seluruh hak penerima dituntaskan.

“Kalau anggarannya sudah dialokasikan untuk guru, harus dipastikan penggunaannya sesuai peruntukan. Hak mereka perlu segera dibayarkan,” tegasnya.

Pemkot juga diminta menyampaikan jadwal pembayaran yang pasti. Kepastian dibutuhkan agar para guru tidak terus menunggu tanpa mengetahui kapan tunggakan Agustus dan September akan diselesaikan.

Informasi mengenai proses pencairan harus disampaikan secara terbuka kepada penerima. Apabila terdapat kendala administrasi atau arus kas, pemerintah perlu menjelaskannya sekaligus memberikan target penyelesaian.

DPRD menilai persoalan tidak boleh berhenti setelah tunggakan triwulan ketiga dibayar. Pemerintah harus memastikan pembayaran periode berikutnya tidak mengalami keterlambatan serupa.

Perencanaan kas dapat disusun berdasarkan jadwal pembayaran tetap. Dengan pola tersebut, pemerintah mempunyai waktu untuk mengamankan dana sebelum kewajiban jatuh tempo.

Komisi IV akan terus mengawal penyelesaian tunggakan sekitar Rp10 miliar tersebut. Pengawasan dilakukan agar pembayaran benar-benar diterima ribuan guru non-ASN dan tidak kembali tertunda.

Ismail menegaskan kesejahteraan tenaga pendidik berkaitan langsung dengan keberlanjutan pelayanan pendidikan. Guru membutuhkan kepastian penghasilan agar dapat menjalankan tugas tanpa dibebani persoalan pemenuhan kebutuhan dasar.

DPRD berharap Pemkot segera mengambil langkah konkret untuk melunasi insentif Agustus dan September. Pemenuhan hak guru perlu diselesaikan sebelum keterlambatan semakin panjang dan menambah beban para tenaga pendidik di Kota Samarinda. (Adv)

Print 🖨 PDF 📄
Berita Dilihat: 450
Previous Post

DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak agar Korban PHK Bisa Membuka Usaha

Next Post

Foto : Kegiatan Penyaluran 1.200 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Karhutla dan Kemarau di Mahakam Ulu.

Zahara

Zahara

Next Post
Foto : Kegiatan Penyaluran 1.200 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Karhutla dan Kemarau di Mahakam Ulu.

Foto : Kegiatan Penyaluran 1.200 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Karhutla dan Kemarau di Mahakam Ulu.

  • Trending
  • Comments
  • Latest
AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

20 Agustus, 2025
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

22 Oktober, 2025
Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

17 Maret, 2025
GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

12 Oktober, 2023
Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

19 November, 2026
Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

19 November, 2026
Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

19 November, 2026
Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

18 November, 2026
Suluh Muda Nusantara

Suluhmudanusantara.com merupakan media daring berbasis di Kalimantan Timur dengan tujuan menjangkau Nusantara hingga Internasional.

Terkini

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Informasi

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Susunan Redaksi

Follow Sosial Media Kami

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.