Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyoroti rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik swasta yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia menilai kesenjangan antara guru swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan dan pemerataan kualitas pendidikan di Samarinda.
Ismail mengungkapkan bahwa sebagian besar guru swasta di kota ini hanya menerima upah sekitar Rp500 ribu per bulan. Menurutnya, nominal tersebut sangat jauh dari layak dan tidak mencerminkan dedikasi para guru dalam membentuk generasi penerus bangsa.
“Sebagai mantan guru di sekolah swasta, saya paham betul beratnya tugas dan tanggung jawab mereka. Tapi dengan penghargaan yang minim, bagaimana mereka bisa fokus mendidik? Pemerintah harus hadir menjawab persoalan ini,” ujar Ismail (15/7/2025).
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan guru bukan hanya soal gaji, tetapi juga bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam dunia pendidikan. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menyusun kebijakan afirmatif yang menyentuh langsung kebutuhan para guru swasta.
Meski begitu, Ismail mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan subsidi tambahan dan fasilitas BPJS Kesehatan gratis bagi guru swasta.
Namun ia berharap kebijakan tersebut tidak berhenti di level provinsi saja, melainkan harus diteruskan dan diperluas oleh pemerintah kota hingga menyentuh seluruh tenaga pendidik swasta di Samarinda.
“Langkah Pemprov sudah bagus, tapi implementasinya harus ditindaklanjuti hingga ke kota dan kabupaten. Jangan sampai ada guru yang tidak terdata atau tertinggal dari program perlindungan sosial,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyetaraan perlakuan antara guru ASN dan guru swasta, termasuk dalam hal tunjangan dan pelatihan profesional. Menurutnya, jika kualitas hidup para guru meningkat, maka kualitas pendidikan di semua jenis sekolah pun akan ikut terdongkrak.
“Jika kita ingin pendidikan maju, maka kesejahteraan guru, baik ASN maupun swasta, harus diperhatikan secara adil. Jangan sampai tenaga pendidik terus merasa terpinggirkan,” kata Ismail.
Ia mengingatkan bahwa krisis kualitas pendidikan tidak hanya bersumber dari kurikulum atau fasilitas, tetapi juga dari kondisi sosial ekonomi para guru yang menjadi ujung tombak di ruang-ruang kelas.
“Kalau terus dibiarkan, kita khawatir kualitas pendidikan akan menurun. Pemerintah harus lebih peka dan responsif terhadap kondisi guru swasta,” pungkasnya. (adv)
