Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti ketimpangan arah pembangunan di Kota Tepian yang dinilainya belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menyusun ulang skema pembangunan agar lebih berpihak pada kebutuhan riil warga, khususnya terkait distribusi air bersih.
Menurut Anhar, laju pembangunan di Samarinda memang mengalami kemajuan signifikan, baik dalam bentuk infrastruktur, fasilitas umum, maupun proyek-proyek strategis. Namun di balik capaian tersebut, masih banyak masyarakat—terutama yang tinggal di wilayah pinggiran—yang belum menikmati layanan dasar seperti air bersih.
“Anggaran pembangunan mencapai triliunan rupiah, tapi keluhan soal distribusi air bersih masih sangat tinggi. Ini menandakan ada yang keliru dalam prioritas kebijakan,” ujar Anhar (16/7/2025).
Ia mencontohkan wilayah Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, yang hingga kini belum tersentuh jaringan air bersih dari PDAM. Warga setempat, kata dia, sudah bertahun-tahun bergantung pada jasa penyedia air swasta demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ironis sekali. Di saat proyek-proyek besar terus dijalankan, masih ada warga Samarinda yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Anhar mendorong agar Pemkot segera mengevaluasi arah kebijakan pembangunan. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih jauh lebih mendesak dibanding pembangunan fisik berskala besar seperti terowongan, teras kota, atau revitalisasi pasar yang menyerap anggaran besar.
“Pelayanan publik seperti air bersih itu adalah hak dasar warga. Jika itu saja belum terpenuhi, lalu pembangunan ini sebenarnya untuk siapa?” ucapnya.
Ia juga menyebut bahwa keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih bukan hal baru, tetapi persoalan lama yang terus berulang. Menurutnya, ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
“Bukan berarti proyek-proyek besar tidak penting. Tapi kita tidak boleh abai terhadap hal yang paling dibutuhkan warga setiap hari,” tambahnya.
Anhar berharap Pemkot Samarinda segera merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lapangan. Ia menegaskan, pembangunan yang adil adalah pembangunan yang dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Prioritas pembangunan ke depan harus menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton dari pembangunan yang megah tapi tidak menyentuh hidup mereka,” pungkasnya. (adv)
