Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, memberikan apresiasi atas kinerja tim pengawas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Menurutnya, kehadiran tim tersebut terbukti mampu menjaga proses penerimaan siswa baru tetap transparan dan bebas dari praktik kecurangan.
“Kita apresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kondusifitas dalam proses penerimaan murid tahun ini. Sehingga terhindar dari praktik curang dari oknum di sekolah,” ujar Ismail (16/7/2025).
Meski sempat muncul sejumlah keluhan dari masyarakat, Ismail menilai respons cepat tim pengawas sudah menunjukkan upaya serius pemerintah dalam memperbaiki sistem penerimaan siswa. Hal ini, katanya, menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pendidikan yang adil.
Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan secara ketat dan selektif sangat berpengaruh terhadap pencegahan potensi penyimpangan. Menurutnya, pembentukan tim Satgas pengawas SPMB seharusnya sudah dilakukan sejak lama, mengingat setiap tahun ajaran baru selalu muncul polemik di lapangan.
“Dengan hadirnya tim Satgas pengawas SPMB, ini jadi bentuk kontrol penting. Sehingga hak anak untuk bersekolah bisa terpenuhi sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Ismail juga berharap, langkah ini menjadi tonggak dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan di Samarinda, baik di wilayah pusat kota maupun kawasan pinggiran.
Ia menekankan bahwa setiap anak harus memiliki akses pendidikan yang setara, tanpa dipengaruhi intervensi oknum atau penyalahgunaan wewenang.
“Diharapkan pembentukan Satgas ini menjadi langkah konkret untuk menjamin sistem pendidikan yang sehat. Kita ingin mekanisme penerimaan murid benar-benar transparan dan bisa dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Ismail mengajak semua pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan pemerintah, untuk menjaga semangat transparansi ini agar bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.
“Kalau pengawasan kuat dan sistemnya terbuka, maka praktik titip-menitip atau pungutan liar bisa dicegah sejak awal. Inilah pendidikan yang seharusnya kita jaga bersama,” pungkasnya. (adv)
