TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menaruh perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama.
Hal itu ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Senin (15/9/2025).
Rakor dihadiri jajaran pejabat strategis, mulai dari Sekretaris Daerah Kukar H. Sunggono, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, Kepala Dinas PU Wiyono, Plt Kepala Dinas Perkim M. Aidil, Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, hingga pejabat teknis di lingkungan Dinas PU seperti Sekretaris Dinas H. Rudy Suryadinata, Kabid Bina Marga Linda Juniarti, Kabid Bina Konstruksi Sofyar Ardani, serta Kabid Sumber Daya Air Awang Agus Sabandi.
Dalam arahannya, Bupati Aulia menekankan bahwa rapat ini, tidak sekadar mengevaluasi capaian tahun berjalan, melainkan juga untuk merumuskan prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026.
“Seiring dengan disahkannya RPJMD, seluruh program harus disesuaikan dengan arah kebijakan tersebut, dan Kita harus menentukan kriteria jalan mana yang diprioritaskan berdasarkan banyaknya usulan perbaikan yang masuk serta urgensinya bagi masyarakat,” tegas Aulia.
Menurutnya, pembangunan jalan yang menjadi penghubung antar-kecamatan dan antar-desa harus segera dipercepat.
Ia mencontohkan wilayah Muara Wis, Muara Muntai, dan Kembang Janggut yang membutuhkan perhatian khusus.
Selain itu, jalan menuju pusat layanan publik seperti sekolah, puskesmas, pasar, hingga sentra pertanian dan kawasan wisata juga menjadi prioritas.
“Jalan menuju sentra produksi pertanian harus terhubung dengan pusat ekonomi, begitu juga akses ke sekolah dan layanan kesehatan. Semua itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Aulia juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap kerusakan jalan akibat faktor alam, seperti longsor.
Ia menegaskan, agar kualitas pembangunan ditingkatkan agar infrastruktur tahan terhadap risiko bencana.
“Kondisi alam memang tidak bisa diprediksi. Tapi penanganannya jangan sampai menunggu. Jika terjadi longsor, maka harus segera ditangani dengan kualitas yang lebih baik agar tidak terulang,” ujarnya.
Dari paparan masing-masing perangkat daerah, Bupati menyimpulkan bahwa OPD terkait sudah memiliki pemahaman dan rencana kerja yang jelas.
Selanjutnya, diperlukan penyelarasan agar pembangunan lebih tepat sasaran.
“Tinggal Kita tetapkan kriteria prioritas, jalan mana yang harus dibangun lebih dulu untuk membuka roda perekonomian masyarakat Kukar, dan Sinergi antar-OPD sangat penting agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv-DPU Kukar)
