Samarinda — Kalimantan Timur terpaksa menghitung ulang seluruh rencana keuangannya untuk tahun 2026 setelah proyeksi pendapatan daerah anjlok lebih dari Rp6 triliun. Koreksi besar pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat struktur APBD yang semula disusun harus dibongkar total.
Pendapatan Kaltim yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp21,35 triliun kini diperkirakan hanya sekitar Rp15,1 triliun. Dampaknya, DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap pos belanja, termasuk program-program besar yang selama ini menjadi unggulan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penurunan pendapatan yang begitu tajam tidak mungkin ditutupi tanpa menata ulang seluruh rancangan APBD.
“Pendapatan kita turun dari Rp21,35 triliun menjadi kurang lebih Rp15 triliun. Dengan pengurangan lebih dari Rp6 triliun, tidak ada pilihan selain menyusun ulang postur anggaran,” kata Hasanuddin, Rabu (19/11/25).
Ia mengungkapkan bahwa Banggar DPRD dan TAPD kini sedang mengevaluasi komposisi anggaran secara detail. Penurunan pendapatan ini, menurutnya, secara otomatis akan memengaruhi banyak rencana belanja daerah.
“Pembahasan efisiensi sudah kita lakukan. Pengurangan pendapatan sekitar Rp6,13 triliun tentu mengubah seluruh komposisi anggaran, sehingga harus dibahas ulang bersama TAPD,” jelasnya.
Salah satu program yang ikut masuk daftar evaluasi adalah Gratispol (Gratis Pendidikan Kuliah), program bantuan pembiayaan kuliah bagi mahasiswa Kaltim. Hasanuddin menyebut kemungkinan adanya penyesuaian pada pagu program tersebut.
“Program Gaspol atau Gratispol juga terdampak. Pengurangannya ada, jadi harus dihitung ulang,” ujarnya.
Tak hanya itu, sejumlah bantuan sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung juga diperkirakan tidak luput dari penyesuaian. Salah satu yang disebut Hasanuddin ialah dukungan bagi marbot masjid, termasuk biaya pemberangkatan untuk kegiatan pembinaan.
“Dukungan untuk marbot bisa saja berkurang. Karena memang pengurangannya besar, pasti ada yang terasa di lapangan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh angka masih bersifat sementara. Pembahasan lanjutan bersama TAPD masih berjalan, sehingga kesimpulan final belum dapat dipaparkan.
“Semua masih dalam proses. Saya belum bisa memberikan angka pasti karena pembahasannya belum tuntas,” tegasnya.
Dengan kondisi fiskal yang menyempit, penyusunan APBD 2026 diprediksi menjadi salah satu yang paling kompleks bagi Pemprov Kaltim, terutama dalam menentukan prioritas belanja pada sektor layanan publik yang paling vital. (Mujahid)
