Samarinda-Upaya menekan angka stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih jauh dari target nasional. Meski menjadi prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan prevalensi turun hingga 14 persen pada 2024, realisasi di Kaltim justru bergerak lambat dan baru menyentuh 22,2 persen. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Prevalensi stunting di Kaltim hanya turun tipis dari 22,8 persen pada 2021 menjadi 22,2 persen pada 2024. Ketertinggalan progres ini membuat pemerintah provinsi, termasuk pasangan Pj Gubernur Rudy—Seno, disebut perlu membuat terobosan lebih agresif.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa stunting harus menjadi agenda prioritas tanpa kompromi.
“Kami di PDIP malah pengennya 0 persen. Bagaimana mau menuju generasi emas 2045 kalau angka stunting di Kaltim masih tinggi?” ujarnya menekankan.
Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan setengah hati, karena berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak Kaltim. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki sejumlah aspek mendasar, mulai dari layanan kesehatan dasar hingga pemenuhan gizi di masa krusial tumbuh kembang anak.
Butuh Perbaikan Komprehensif dari Posyandu Hingga Rumah Sakit
Ananda menilai bahwa stunting tak hanya berhubungan dengan tinggi badan anak, tetapi erat kaitannya dengan gizi buruk dan pemerataan layanan kesehatan. Menurutnya, perbaikan harus dimulai dari Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit, yang menjadi lini pertama penanganan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa fase 1.000 hari pertama kehidupan adalah masa paling menentukan. Anak usia 0–2 tahun wajib mendapatkan pemenuhan gizi yang cukup untuk mencegah resiko stunting.
“Kalau fase itu tidak terpenuhi gizinya, di situlah stunting muncul,” ucapnya.
Tak hanya anak, remaja putri juga perlu mendapat perhatian khusus. Ananda mengingatkan bahwa banyak kasus anemia terjadi pada ibu muda pasca melahirkan.
Ia menekankan pentingnya skrining kesehatan dan pemberian suplemen sejak sebelum kehamilan.
“Remaja putri harus dicek kesehatannya. Mereka perlu vitamin tambahan supaya siap menjadi ibu,” jelasnya.
Dukung Penambahan Tenaga Medis di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
Ananda juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan tenaga medis. Menurutnya, Puskesmas dan Posyandu di tingkat kelurahan serta kecamatan perlu diperkuat karena berada paling dekat dengan masyarakat.
“Mereka yang pertama meng-screening dan memberikan informasi kepada warga. Jadi tenaga medis harus diperbanyak, terutama di Posyandu dan Puskesmas,” tegasnya.
Ia menambahkan, stunting bukan hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak anak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memastikan intervensi berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Pemprov Klaim Optimalkan 5.000 Posyandu, tapi Efektivitas Dipertanyakan
Saat ini, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kesehatan mengklaim telah mengoptimalkan lebih dari 5.000 Posyandu sebagai ujung tombak intervensi stunting.
Namun, Ananda menilai bahwa angka banyaknya Posyandu bukanlah ukuran utama.
“Bukan cuma soal angka. Pertanyaannya, apakah Posyandu benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat?”ujarnya.
Ia menegaskan, karena fokus penanganan stunting adalah ibu dan anak, maka keberadaan Posyandu harus benar-benar memberi dampak nyata terhadap dua kelompok tersebut.
“Yang penting adalah fungsi dan manfaatnya. Jangan hanya ada, tapi tidak efektif,” tambahnya.
Dengan progres penurunan stunting yang berjalan lambat, Ananda mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bekerja lebih serius dan terkoordinasi. Ia menilai perlu upaya luar biasa agar Kaltim tidak tertinggal jauh dari target nasional. Menurutnya, keberhasilan menurunkan stunting adalah kunci menuju generasi emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. (Adv/DPRD Kaltim)
