Samarinda — Menjelang tutup tahun anggaran, serapan belanja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih jauh dari harapan. Hingga akhir November, serapan baru berada di kisaran 66–67 persen, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2024 yang telah mencapai sekitar 74 persen.
Kondisi ini memicu sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menilai lambannya realisasi belanja menunjukkan adanya persoalan serius dalam perencanaan program.
“Masih banyak OPD yang bahkan belum mencapai 70 persen. Rata-ratanya masih di angka 60 hingga 69 persen. Ini gimana sih perencanaannya? Sudah di akhir November, tapi serapannya masih segitu. Berarti ada yang tidak beres sejak awal,” tegas Ananda.
Ia mengingatkan bahwa waktu yang tersisa sebelum tutup buku anggaran sangat singkat.
Berdasarkan ketentuan, seluruh kegiatan wajib tuntas paling lambat 20 Desember, sementara capaian saat ini menunjukkan masih ada gap sekitar 30–40 persen yang harus dikejar dalam waktu kurang dari satu bulan.
“Tidak sampai satu bulan lagi. Cukup tidak waktu yang tersisa untuk menggenjot serapan anggaran? Ini harus menjadi catatan serius,” ujarnya.
DPRD Kaltim Akan Perketat Pengawasan Perencanaan
Melihat rendahnya serapan, Ananda menyatakan DPRD Kaltim akan memperketat pengawasan, terutama pada aspek perencanaan anggaran. Ia menilai, persoalan serapan rendah bukan sekadar soal pelaksanaan, tetapi akar masalahnya sering kali berada di tahap perencanaan yang tidak matang.
“Kami akan melakukan pengawasan lebih ketat, terutama dari segi perencanaan. Tidak bisa dibiarkan seperti ini terus. Kalau dari awal sudah tidak siap, akhirnya terjadi perlambatan seperti sekarang,” jelasnya.
Target 94 Persen Jadi Tantangan Berat
Sementara itu, Pemprov Kaltim menargetkan serapan APBD dapat digenjot hingga 93–94 persen pada akhir Desember. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bahkan telah menerapkan skema reward and punishment bagi seluruh OPD, dengan batas minimal realisasi wajib berada di atas 93 persen.
Dengan target setinggi itu, Ananda menilai OPD perlu bekerja ekstra keras.
“Kalau memang targetnya seperti itu, ya harus digenjot. OPD harus kerja lebih keras, lebih fokus,” katanya.
Meski demikian, Ananda tetap memberi ruang bagi OPD untuk mengejar ketertinggalan, sembari mengingatkan bahwa capaian rendah tahun ini tidak selayaknya terjadi jika perencanaan sejak awal berjalan baik.
“Kita tentu kasih kesempatan bagi SKPD untuk mengejar target di sisa waktu ini. Tapi saya rasa harusnya bisa, karena selama ini bisa. Masa sekarang tidak bisa?” tegasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
