SANGATTA – Fraksi Persatuan Indonesia Raya mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan dalam tata kelola anggaran daerah. Tekanan ini terutama difokuskan pada peningkatan kualitas program dan kegiatan di sektor infrastruktur. Harapannya, pembangunan tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga mampu menciptakan manfaat yang luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Baya Sargius, perwakilan Fraksi Persatuan Indonesia Raya yang juga duduk sebagai anggota DPRD Kutim. Pandangan fraksinya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD). Poin utama yang diangkat adalah perlunya percepatan dan efisiensi dalam merealisasikan belanja infrastruktur.
“Kami mengharapkan Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan melalui optimalisasi program dan kegiatan untuk mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar dan penciptaan daya serap serta melakukan percepatan pelaksanaan realisasi belanja infrastruktur Daerah, guna mempercepat, mengefisienkan dan efektifkan program sehingga anggaran dapat terserap dan benar-benar dapat dirasakan masyarakat serta memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang berkeadilan yang dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah dengan lebih memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata,” pungkas Baya Sargius.
Desakan untuk optimalisasi program ini mengindikasikan bahwa fraksi menginginkan pendekatan yang lebih strategis dari pemerintah. Setiap program infrastruktur harus dirancang dengan jelas dampak ekonominya, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga stimulasi bagi usaha mikro dan kecil di sekitarnya.
Selain itu, penekanan pada percepatan realisasi belanja mencerminkan keprihatinan akan lambatnya penyerapan anggaran yang kerap terjadi. Hal ini dapat menyebabkan tertundanya manfaat pembangunan bagi publik serta menghambat percepatan pemulihan ekonomi daerah.
Yang tidak kalah penting, fraksi secara tegas menekankan prinsip keadilan. Pembangunan infrastruktur harus mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dampaknya diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Timur, sehingga kesenjangan kesejahteraan dapat semakin dikikis. Dengan kata lain, infrastruktur harus menjadi alat pemersatu dan pemerata kemakmuran, bukan hanya pembangunan fisik semata. (ADV)
