Samarinda — Upaya memperkuat kualitas demokrasi terus didorong DPRD Kalimantan Timur melalui kegiatan sosialisasi yang menyentuh langsung masyarakat. Pada Sabtu (29/11/2025), Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, S.Sn menghadiri Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah Sosialisasi Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil di Jalan Kemangi, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
Kegiatan yang dimulai pukul 18.30 WITA ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ronal Stephen L dan Andi Misran, dengan M. Akbar sebagai moderator. Agenda ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang posisi, peran, serta tanggung jawabnya dalam sistem demokrasi daerah.
Dalam sambutannya, Ananda menekankan bahwa masyarakat sipil merupakan elemen penentu dalam keberlanjutan demokrasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berbicara soal pemilu, tetapi juga partisipasi warga dalam mengawasi, mengkritisi, dan memberi kontribusi terhadap kebijakan publik.
“Demokrasi tidak akan kokoh tanpa masyarakat sipil yang memahami hak dan kewajibannya. Kita semua memiliki peran menjaga agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan rakyat,”ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai sosialisasi, tetapi menjadi pendorong terbentuknya warga yang aktif, kritis, dan berdaya.
“Kekuatan demokrasi terletak pada rakyatnya. Semakin aktif masyarakat berpartisipasi, semakin sehat pula demokrasi kita,” tambahnya.
Sebagai narasumber pertama, Ronal Stephen L menyoroti pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi adalah ketika warga hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban sosialnya.
“Hak itu harus diperjuangkan, tetapi kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Demokrasi berjalan baik ketika warga sadar bahwa dua hal ini saling terkait,” kata Ronal.
Ia mencontohkan bahwa partisipasi warga dalam musyawarah, memberikan pendapat, hingga ikut menjaga ketertiban merupakan bagian dari kewajiban yang tak terpisahkan dari hak-hak sipil.
Narasumber kedua, Andi Misran, menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai pondasi masyarakat sipil yang kuat. Ia menilai bahwa rendahnya literasi demokrasi sering menjadi akar masalah kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat.
“Pendidikan politik bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi gerakan kolektif. Masyarakat harus terbuka untuk belajar, berdiskusi, dan memahami bagaimana negara ini bekerja,”ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat sipil yang melek hak dan kewajiban akan lebih mampu menolak praktik yang merugikan demokrasi, mulai dari politik uang hingga manipulasi informasi.
“Semakin paham masyarakat, semakin sulit demokrasi kita diganggu oleh praktik-praktik yang tidak sehat,” tegasnya.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan diskusi warga yang aktif. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat basis demokrasi di tingkat lokal, sejalan dengan misi DPRD Kaltim mendorong masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya dalam kehidupan bernegara. (Adv/DPRD Kaltim)
