Balikpapan – Ribuan kader PDI Perjuangan memadati Ballroom Novotel Balikpapan pada Senin (8/12/2025). Acara Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Kalimantan Timur itu menjadi momentum penting lima tahunan untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan arah baru partai setelah Kongres PDIP.
Sejumlah petinggi DPP hadir dalam agenda tersebut, antara lain Rano Karno, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Bendahara Umum Olly Dondokambey, Wasekjen Aryo Adhi Dharma, Sri Rahayu, dan Yuke Yurike.
Kehadiran jajaran pusat itu menegaskan kuatnya perhatian partai terhadap dinamika politik dan konsolidasi di Kalimantan Timur.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Konferda dan Konfercab bukan seremonial politik semata, tetapi ruang evaluasi mendalam bagi seluruh struktur kepengurusan di tingkat DPC hingga DPD.
“Momentum ini bukan sekadar menyusun struktur pengurus di tingkat DPC maupun DPD. Ini adalah saat untuk evaluasi, kritik otokritik, serta merumuskan sikap dan program perjuangan partai di Kaltim,” ujar Hasto dalam pidato pembukaan.
Menurutnya, konsolidasi kali ini juga menjadi titik awal penajaman arah perjuangan partai, terutama menghadapi dinamika politik dan tantangan sosial ekonomi di Kaltim.
Dalam penyampaiannya, Hasto menyoroti pentingnya perubahan paradigma pembangunan di Kalimantan Timur yang selama ini bertumpu pada eksploitasi daratan.
“Kalau kita bicara darat, yang terjadi adalah kerusakan hutan dan penambangan liar. Kami ingin menjadikan laut sebagai halaman masa depan kita,” tegasnya.
Ia juga membawa pesan khusus dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai pentingnya politik lingkungan.
“Ibu Megawati meminta kita belajar dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Mari kedepankan lingkungan, tata kelola, dan moratorium kehutanan,” lanjutnya.
Hasto turut menyinggung berbagai kejanggalan dalam Pemilu 2024, termasuk penggunaan bansos dan aparatur negara yang menurutnya mencederai prinsip demokrasi.
“Pemilu menjadi tidak demokratis. Namun kami di PDI Perjuangan sudah move on. Yang terpenting, kami belajar menghadapi polarisasi dan ambisi kekuasaan seperti itu,” kata Hasto.
Soal wacana perubahan sistem pemilu antara pemilu langsung atau tidak langsung,Hasto memastikan PDI Perjuangan melakukan kajian komprehensif.
“Kami mengkaji mana yang lebih bermanfaat bagi rakyat dan negara, terutama untuk meningkatkan kualitas demokrasi,” ujarnya.
“Kami ingin memastikan pemimpin benar-benar lahir dari proses di bawah. Ini akan dibahas di Rakernas, termasuk meminta pandangan kepala daerah soal sisi positif dan negatif dari pemilu langsung atau tidak langsung,” tambahnya.
Baginya, arah demokrasi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.
“Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Itu prinsip yang harus kita jaga,” tutup Hasto.
Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan Kaltim 2025 pun menjadi penanda konsolidasi serius partai dalam membangun kekuatan organisasi hingga merumuskan strategi politik yang lebih adaptif, ekologis, dan berakar pada nilai demokrasi Pancasila. (Mujahid)
