Samarinda-Sejumlah persoalan strategis di sektor transportasi kembali menjadi sorotan Komisi III DPRD Samarinda. Mulai dari pengawasan kendaraan over dimension over loading (ODOL), penanganan kemacetan, hingga optimalisasi transportasi sungai, dinilai masih membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa persoalan ODOL hingga kini belum ditangani secara maksimal. Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan di lapangan menjadi hambatan utama dalam penertiban kendaraan bermuatan berlebih.
“Penanganan ODOL ini masih terkendala alat. Tanpa alat uji timbang di lapangan, kita tidak bisa mengetahui secara pasti kapasitas maksimal kendaraan,” kata Deni.
Ia menambahkan, keberadaan alat uji timbang di lokasi pemeriksaan atau di tempat kejadian perkara menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
“Kami mendorong Dishub untuk mengusulkan pengadaan alat uji timbang. Kalau tidak ada alat, pengawasan ODOL hanya sebatas imbauan dan tidak efektif,” tegasnya.
Sorotan berikutnya diarahkan pada kondisi lalu lintas di Simpang Gunung Lingai. Deni mengakui adanya penurunan tingkat kemacetan, namun menilai persoalan di kawasan tersebut belum sepenuhnya selesai.
“Memang sudah ada perbaikan, tapi belum tuntas. Masih ada penyempitan jembatan dan pengendara yang nekat putar balik meskipun sudah dipasang pembatas permanen,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, penanganan persoalan lalu lintas tidak bisa dilakukan secara parsial atau sementara. Ia meminta Dishub menyiapkan langkah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Kami minta Dishub menyusun penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jangan sampai persoalan ini muncul lagi di kemudian hari,” katanya.
Tak hanya transportasi darat, Komisi III DPRD Samarinda juga menyoroti potensi transportasi sungai di Sungai Mahakam. Deni menilai fasilitas tambat kapal dan dermaga di kawasan Harapan Baru masih perlu dibenahi agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sekarang ini pendapatan dari tambat kapal sekitar Rp80 juta per bulan, itu dengan fasilitas yang ada. Kalau dilakukan rehabilitasi dan penambahan fasilitas, tentu potensi PAD bisa jauh lebih besar,” jelasnya.
Ia menyebutkan, penambahan fasilitas seperti fender, dolphin, dan dermaga akan meningkatkan jumlah kapal yang bersandar serta memperbaiki kualitas pelayanan transportasi sungai.
“Transportasi sungai ini punya potensi besar. Tinggal bagaimana Dishub menyusun rencana pengembangannya secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, dan Sambutan, Deni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya di sektor transportasi.
