Samarinda – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan penyediaan angkutan umum (public transport) sebagai salah satu program prioritas untuk mengatasi berbagai persoalan transportasi di kota.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Hearing Komisi III DPRD Kota Samarinda terkait Rencana Kerja Kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027, Kamis (9/7/2026), di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor DPRD Kota Samarinda.
Menurut Hotmarulitua, penyediaan public transport merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan, persoalan parkir, hingga tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
“Nah, untuk 2026 sebenarnya kami di Dinas Perhubungan mewakili Pemerintah Kota itu adalah mengusulkan public transport. Public transport itu, itulah solusi untuk menyelesaikan masalah transportasi kabupaten/kota. Bagaimana… kemacetan sering muncul? Ya, terutama kapasitas jalan itu kan tidak bisa bertambah, tetapi jumlah kendaraan bertambah terus,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan parkir juga tidak akan selesai apabila masyarakat tidak memiliki pilihan moda transportasi selain kendaraan pribadi.
“Terus dari sisi parkir. Ya semakin banyak, semakin tidak ada pilihan masyarakat terkait dengan public transport, semua akan menggunakan kendaraan pribadi. Ya semua kendaraan pribadi akan turun ke jalan, dan semua kendaraan pribadi juga akan parkir di badan jalan, apalagi mohon maaf, pelaku-pelaku usaha yang tidak menyediakan lahan parkir bagi pengunjung, pemilik, dan karyawannya. Ya jadi bagaimana mengatasi itu kalau salah satunya tidak kita memilih apa, melakukan penyediaan terkait public transport sebagai pilihan masyarakat menggunakan moda transportasi sebagai pelaku perjalanan,” katanya.
Hotmarulitua juga mengungkapkan data Dishub menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas di Samarinda terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada kelompok usia produktif.
“Nah, saat ini juga kami sudah punya data terkait dengan tingkat kecelakaan lalu lintas ternyata dari tahun 2022, ’23, ’24, ’25, ’26 itu selalu menunjukkan tren meningkat. Kenapa? Terutama usia produktif. Itu tadi yang kita sering sampaikan juga, ya semoga 2027 anggaran kita sehat, public transport ini bisa kita sediakan.”
Ia berharap angkutan umum nantinya dapat menjadi pilihan bagi pelajar sehingga dapat mengurangi penggunaan sepeda motor di kalangan usia muda.
“Sebagai juga pilihan sebagai anak-anak sekolah untuk naik moda transportasi umum menggantikan yang rata-rata yang mengendarai sepeda motor. Dan tadi saya lihat punya data itu usia 16 tahun itu produktif tingkat kecelakaan lalu lintasnya sebagai pelaku dan sebagai korban. Itu tren naik, itu naik terus. Bagaimana kalau kita tidak menyediakan ini? Ya karena sekarang semua kan masyarakat pakai angkutan pribadi, ya semua itu juga yang akhirnya muncul jadi terjadi kecelakaan-kecelakaan lalu lintas jalan,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menyebut angkutan umum antarkota dalam provinsi (AKDP) di Kalimantan Timur justru mencatatkan angka kecelakaan yang sangat rendah.
“But, tadi kami juga baru selesai pendidikan dan latihan serta sosialisasi pemilihan sopir teladan. Kami saya sampaikan kepada sopir-sopir angkutan umum… untuk angkutan umum di Kota Samarinda tuh, sori angkutan umum yang kami lakukan tadi pendidikan adalah untuk AKDP, angkutan kota dalam provinsi, dan itu tingkat kecelakaannya tidak ada, untuk zero-lah di Kalimantan Timur.”
Karena itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan angkutan umum apabila nantinya telah disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“Jadi yang saya sampaikan tadi adalah semoga mohon dukungan masyarakat ketika pemerintah kota sudah menyediakan public transport, pakailah sebagai angkutan masyarakat, apalagi di tengah-tengah efisiensi bahan bakar yang tinggi. Ini kan tingkat inflasi tertinggi adalah bahan bakar, kemudian adalah biaya oli kalau enggak salah. Itu kan biaya oli kendaraan kan? Nah, ini kan juga dengan adanya public transport itu kita membantu masyarakat untuk mengurangi pengeluaran daripada suatu rumah tangga.”
Menjawab pertanyaan mengenai jenis armada yang akan digunakan, Hotmarulitua mengatakan pada tahap awal Pemerintah Kota cenderung memilih kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.
“Kalau untuk saat ini kita kalau melihat efisiensi anggaran, kita harus pakai BBM saja dulu, bahan bakar minyak… yang listrik itu mungkin agak lumayan,” pungkasnya. (Iqbal Al-Fiqri)
