SAMARINDA – Keterbatasan anggaran dinilai masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda. DPRD Kota Samarinda menilai minimnya dukungan fiskal membuat program pengembangan destinasi wisata belum mampu berkembang secara optimal dan masih didominasi kegiatan rutin.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, mengatakan alokasi anggaran untuk sektor pariwisata perlu mendapat perhatian lebih apabila pemerintah ingin menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau anggarannya masih terbatas, tentu sulit berharap lahir destinasi wisata baru yang benar-benar memiliki daya tarik. Akhirnya program yang berjalan hanya bersifat rutin dan belum mampu mendorong lompatan di sektor pariwisata,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Rusdi, pengembangan destinasi wisata membutuhkan investasi yang tidak sedikit, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung, hingga promosi. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran yang lebih proporsional agar sektor pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan.
Ia mengakui Samarinda tidak memiliki kekayaan wisata alam sebanyak daerah lain di Kalimantan Timur. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk lebih kreatif menggali potensi lain yang dapat menjadi identitas pariwisata kota.
Rusdi menilai keberadaan Teras Samarinda memang berhasil menjadi ikon wisata baru. Namun, menurutnya, ketergantungan terhadap satu destinasi berpotensi membuat wisatawan tidak memiliki alasan untuk tinggal lebih lama di Kota Tepian.
“Jangan sampai wisatawan datang hanya mengunjungi Teras Samarinda, kemudian langsung pulang. Samarinda harus memiliki lebih banyak pilihan destinasi agar kunjungan wisata bisa berlangsung lebih lama,” katanya.
Ia juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis seni, budaya, dan kearifan lokal sebagai alternatif memperkuat daya tarik daerah. Salah satu potensi yang dinilai layak dikembangkan adalah Desa Budaya Pampang melalui penyelenggaraan atraksi budaya yang lebih rutin sehingga dapat dinikmati wisatawan kapan pun berkunjung.
“Budaya bisa menjadi kekuatan utama pariwisata Samarinda. Atraksi di Pampang misalnya, bisa dikembangkan agar tidak hanya digelar pada waktu-waktu tertentu sehingga wisatawan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyaksikannya,” jelasnya.
Selain itu, Rusdi meminta pemerintah memperjelas pola pengelolaan Desa Budaya Pampang, termasuk menentukan apakah pengembangannya tetap dikelola masyarakat adat atau melibatkan investor. Menurutnya, kejelasan model pengelolaan akan memudahkan pemerintah menentukan bentuk dukungan, baik melalui pembangunan infrastruktur, promosi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dengan arah pengelolaan yang jelas, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sehingga potensi wisata budaya benar-benar mampu berkembang dan memberi dampak bagi perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
