Samarinda,- Menghadapi dinamika efisiensi dan penyesuaian alokasi anggaran daerah yang cukup signifikan, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memelihara standar pelayanan publik tetap optimal.
Evaluasi mendalam dan penyusunan strategi terukur menjadi langkah krusial agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas serta pelayanan dasar masyarakat di Benua Etam.
Semangat tersebut melandasi langkah Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur saat menggelar Rapat Kerja (Raker) evaluasi bersama Mitra Kerja.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, didampingi Anggota Komisi I Didik Agung Eko Wahono dan Safuad serta Tim Ahli/Tenaga Ahli DPRD Kaltim di Ruang Rapat VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, pada Kamis (23/7/26).
Salehuddin menjelaskan Melalui rapat kerja ini, Komisi I menghimpun berbagai input dan data akurat yang dipaparkan oleh mitra kerja dalam kesempatan ini diantaranya Biro Hukum Setda Prov.Kaltim, Inspektorat Daerah Prov. Kaltim, Badan Kesbangpol Kaltim, Disdukcapil Kaltim, dan BKD Kaltim.
“Bukan hanya bapak dan ibu di OPD yang mengalami proses pemotongan atai efisiensi, kegiatan pelayanan DPRD pun merasakan hal yang sama,” ucapnya.
Namun lanjutnya Komisi I ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik secara maksimal.
Hal ini tentunya Guna merumuskan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Rekomendasi tersebutlah yang akan menjadi pijakan penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS) Perubahan TA 2026 serta KUA-PPAS TA 2027,” ucap Politisi Golkar tersebut.
