SANGATTA – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi wadah penyusunan arah pembangunan daerah. Sebanyak 1.895 usulan pembangunan dibahas sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dalam pemaparannya, Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan menyebut pemerintah telah menetapkan enam isu strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan.
“Isu-isu ini menjadi dasar kita dalam menentukan prioritas,” ujar Bayu.
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempatkan sebagai prioritas utama. Menurutnya, peningkatan kemampuan masyarakat sangat diperlukan agar mampu bersaing di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat.
Selain itu, pemerintah masih memberi perhatian besar terhadap pengentasan kemiskinan. Program-program yang disiapkan diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor ekonomi, pemerintah mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam non-tambang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas basis ekonomi daerah sehingga tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan.
Pemerintah juga akan memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Bayu mengatakan birokrasi harus mampu bekerja lebih efektif serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Kebutuhan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian utama. Jalan, air bersih, dan konektivitas antarwilayah masih menjadi usulan yang banyak disampaikan masyarakat karena dianggap berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Di sisi lain, pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah ingin memastikan pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Menurut Bayu, keenam isu tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses penyusunan kebijakan.
“Perencanaan tidak bisa parsial. Semua harus saling mendukung agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Musrenbang juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan program pemerintah daerah pada tahun 2027 agar lebih efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.(adv)
