SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diminta mulai memperkuat fondasi ekonomi di luar sektor pertambangan batu bara. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah menghadapi ketidakpastian fiskal nasional maupun perubahan kondisi pasar global.
Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan, struktur ekonomi Kutim saat ini masih sangat dipengaruhi sektor ekstraktif dan dana transfer dari pemerintah pusat. Situasi tersebut membuat aktivitas ekonomi daerah menjadi sensitif terhadap perubahan kebijakan anggaran.
Menurutnya, apabila pemerintah pusat melakukan penyesuaian anggaran atau terjadi kondisi kurang salur, maka dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui menurunnya daya beli.
“Kalau ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, tentu risikonya juga semakin besar ketika terjadi perubahan kebijakan,” ujar Jimmi usai Musrenbang RKPD Kutim 2027.
Ia menambahkan, dinamika geopolitik yang memengaruhi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi pemerintah daerah. Fluktuasi harga dan permintaan komoditas tambang dinilai tidak dapat dijadikan satu-satunya penopang pembangunan daerah.
Karena itu, DPRD mendorong agar sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan memperoleh perhatian lebih besar dalam kebijakan pembangunan. Ketiga sektor tersebut dianggap memiliki potensi menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Kita harus belajar dari daerah lain yang mampu menjaga stabilitas meski tanpa dukungan tambang yang dominan,” kata Jimmi.
Selain memperkuat sektor riil, DPRD juga menilai pola belanja daerah perlu diarahkan pada program-program produktif yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Penguatan usaha masyarakat dinilai lebih penting dibandingkan pengadaan aset yang bersifat konsumtif.
Dalam penyusunan rencana pembangunan tahun 2027, Jimmi menekankan pentingnya pengendalian inflasi melalui sinkronisasi kebijakan ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat PAD agar aktivitas ekonomi lokal tetap berjalan meski APBD mengalami penurunan.
Transformasi energi juga disebut menjadi bagian dari strategi pembangunan, termasuk mengakomodasi perkembangan teknologi seperti kendaraan listrik tanpa mengabaikan keberlangsungan pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor batu bara.
“Tanpa diversifikasi sektor usaha yang nyata, kesejahteraan masyarakat akan terus dibayangi oleh ketidakpastian harga komoditas global dan kebijakan anggaran pusat,” pungkasnya.(adv)
