SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah memperkuat mekanisme pengaduan di fasilitas kesehatan agar keluhan pasien dan keluarga tidak berujung menjadi persoalan di media sosial.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai munculnya keluhan pelayanan kesehatan di ruang digital menunjukkan masih adanya persoalan dalam komunikasi maupun respons terhadap pengaduan masyarakat.
Menurutnya, pasien maupun keluarga harus memiliki akses yang jelas untuk menyampaikan keluhan ketika menghadapi kendala pelayanan, termasuk saat harus menunggu ruang perawatan.
“Orang akhirnya bingung mau melapor ke mana. Ya, akhirnya curhat ke sana,” ujar Anhar, Rabu (12/8/2026).
Ia menilai keberadaan kanal pengaduan tidak cukup hanya secara administratif. Pengelola rumah sakit harus memastikan setiap laporan benar-benar diterima, ditindaklanjuti, dan mendapatkan penjelasan kepada pihak yang mengadu.
Anhar mencontohkan persoalan pasien yang harus menunggu ketika ruang perawatan penuh. Situasi tersebut menurutnya berpotensi menimbulkan kekecewaan apabila keluarga tidak mendapatkan informasi maupun respons dari petugas.
“Jangan sampai orang didiamkan tapi enggak ada kejelasan, sekian jam. Ini yang akhirnya orang bingung mau melapor ke mana,” katanya.
Menurut Anhar, rumah sakit perlu membangun pola komunikasi yang lebih aktif. Petugas tidak seharusnya menunggu keluarga mempertanyakan kondisi pasien berulang kali, tetapi memberikan pembaruan informasi secara berkala.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya mengevaluasi persoalan setelah sebuah kasus menjadi viral. Pengawasan terhadap kualitas pelayanan dan mekanisme pengaduan perlu dilakukan secara berkala agar persoalan dapat diselesaikan sejak awal.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk menyampaikan kritik ketika memperoleh pelayanan yang dianggap tidak sesuai. Namun, ruang pengaduan resmi harus dipastikan mudah diakses dan responsif.
Karena itu, Anhar mendorong pengelola rumah sakit memperkuat sistem pengaduan sekaligus meningkatkan kemampuan petugas dalam menghadapi pasien dan keluarga.
“Kalau memang ada kendala, jelaskan kepada keluarga. Itu yang paling penting,” ucapnya.
Ia berharap masyarakat tidak perlu mencari perhatian melalui media sosial hanya untuk memperoleh jawaban mengenai pelayanan yang diterimanya. Dengan mekanisme pengaduan yang responsif, persoalan pelayanan kesehatan diharapkan dapat diselesaikan secara langsung dan tidak berkembang menjadi polemik di ruang publik. (Adv)
