SANGATTA – Penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan paham radikal menjadi bagian dari pembahasan Sarasehan Kebangsaan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kegiatan berlangsung di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Senin (27/7/2026).
Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan tersebut dengan tema “Memperkuat Persatuan dalam Keberagaman untuk Mewujudkan Harmoni Sosial Menuju Kutai Timur Hebat”.
Sejumlah pihak terlibat dalam kegiatan, mulai dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua FPK Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, narasumber Densus 88 Anti Teror, kepala Kesbangpol, camat dari 18 kecamatan, pengurus FPK, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga paguyuban.
Materi dari Kemendagri dan Densus 88 Anti Teror membahas penguatan wawasan kebangsaan, pencegahan paham radikal serta pentingnya sinergi masyarakat untuk mempertahankan persatuan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga. Menurutnya, Indonesia memiliki masyarakat dengan latar belakang suku, budaya, adat dan agama yang beragam.
“Kebersamaan dalam perbedaan adalah modal utama pembangunan,” tegas Ardiansyah.
Ia mengatakan prinsip tersebut juga penting diterapkan di Kutim. Keberadaan masyarakat dari berbagai latar belakang menjadi alasan pentingnya pembauran dan komunikasi antar kelompok.
“Kutai Timur tetap kondusif karena masyarakat mampu menjaga kebersamaan dalam keberagaman,” ujarnya.
Ardiansyah meminta FPK berperan aktif menjadi mitra pemerintah dalam menjaga toleransi dan mencegah potensi konflik melalui komunikasi serta dialog.
Sementara itu, Ketua FPK Kutim Albert menyampaikan bahwa forum tersebut telah terbentuk di seluruh 18 kecamatan. Pengurusnya berasal dari berbagai unsur masyarakat.
“Keberadaan FPK kecamatan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan, membangun komunikasi lintas suku, agama, ras, dan budaya,” katanya.
Menurut Albert, dukungan pemerintah daerah melalui Kesbangpol menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan FPK.
Ardiansyah menilai pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kehidupan sosial yang aman, damai dan harmonis juga menjadi faktor penting.
“Saya berharap FPK terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan mengantisipasi berbagai potensi konflik melalui dialog, komunikasi, serta semangat gotong royong,” katanya.
Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat persatuan dan harmoni sosial menuju Kutim Hebat.(ADV/prokopim/Kutim)
