SAMARINDA — Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Samarinda menghadapi persoalan setelah penertiban dilakukan. Satpol PP dituntut menegakkan ketertiban umum, tetapi tempat penampungan, kebutuhan dasar, dan pembinaan bagi warga yang diamankan juga harus tersedia.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan situasi tersebut membuat petugas menghadapi kesulitan. Tugas penegakan peraturan daerah harus berjalan, sementara penanganan lanjutan membutuhkan dukungan fasilitas dan anggaran.
“Makanya kadang-kadang mereka itu agak kesulitan juga. Setelah mengamankan anjal-gepeng, kemudian mau dititipkan ke mana?” kata Samri, Senin (5/10/2026)
Menurutnya, warga yang terjaring penertiban idealnya diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan. Namun, menempatkan mereka di fasilitas penampungan membawa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar selama penanganan berlangsung.
Samri mengingatkan, pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan makan hingga kondisi kesehatan warga yang diamankan. Mereka tidak bisa sekadar ditempatkan di suatu lokasi tanpa dukungan yang memadai.
“Kalau kita tahan mereka selama 24 jam, kan harus dikasih makan. Kalau mereka nanti kelaparan, sakit, siapa yang tanggung jawab?” ujarnya.
Persoalan itu berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Samri menyebut Satpol PP telah menyampaikan kebutuhan tambahan dana melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dukungan operasional diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih maksimal.
Namun, menurut dia, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan seluruh kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) dipenuhi.
“Kalau bicara kurang, hampir semua OPD kurang. Kita ingin anggaran mereka ditambah supaya lebih maksimal dalam tugas. Tapi kita melihat kondisi keuangan kita tidak memungkinkan,” katanya.
Samri menyebut ruang penambahan anggaran operasional Satpol PP dalam waktu dekat sangat terbatas. Bahkan, ia memperkirakan alokasinya masih berpotensi berkurang seiring kondisi APBD Samarinda.
“Kalau penambahan saya pastikan tidak ada. Yang ada malah mungkin dikurangi. Sekarang APBD kita di angka Rp3 triliun lebih. Kalau sama saja, itu sudah bagus,” ujarnya.
Meski demikian, Samri menilai keterbatasan dana tidak boleh membuat penegakan aturan berhenti. Penertiban tetap diperlukan, terutama pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang bagi aktivitas anak jalanan, pengamen, maupun gelandangan dan pengemis.
“Paling tidak ada efek jera ketika ada daerah-daerah tertentu yang dilarang anjal, pengamen dan sebagainya untuk beroperasi,” katanya.
Agar penanganan lebih efektif, ia mendorong penyediaan tempat khusus yang dapat digunakan untuk penampungan sementara sekaligus pembinaan. Fasilitas tersebut perlu memiliki program yang membantu warga memperbaiki kondisi kehidupannya setelah keluar.
Menurut Samri, pelatihan keterampilan dan akses terhadap pekerjaan dapat menjadi bagian dari penanganan lanjutan. Pemerintah juga perlu memikirkan keterlibatan dunia usaha dalam membuka peluang kerja bagi warga yang membutuhkan.
“Siapa kira-kira dunia usaha yang bisa menerima mereka? Ini harus dipikirkan juga oleh pemerintah,” ujarnya.
Bagi Samri, penertiban membutuhkan tindak lanjut yang jelas: ke mana warga dibawa, bagaimana kebutuhan mereka dipenuhi, dan dukungan apa yang tersedia setelah pembinaan. Persoalan-persoalan itu perlu dijawab agar penanganan tidak berhenti ketika petugas meninggalkan lokasi. (Adv)
