Samarinda – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendorong perusahaan daerah (Perusda) mengambil bagian dalam pengelolaan aktivitas di kawasan ship to ship (STS) Muara Berau untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Hasanuddin, kawasan STS Muara Berau memiliki aktivitas pelayaran dan bongkar muat yang cukup besar. Ia menyebut sebelumnya pengelolaan kawasan tersebut berada di bawah Pelindo sebelum kemudian melibatkan pihak swasta.
Hal tersebut disampaikan Hasanuddin usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Pemanfaatan BUMD/Stakeholder terkait dalam upaya optimalisasi peningkatan PAD Kaltim berbasis program Asta Cita, Kamis (1/10/2026), di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim.
Hasanuddin mengatakan pemerintah daerah tidak harus mengambil alih seluruh pengelolaan STS Muara Berau. Menurutnya, skema kerja sama business to business (B-to-B) dapat menjadi pilihan dengan memberikan ruang bagi Perusda untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.
“STS Muara Berau itu dulunya Pelindo, sekarang sudah bergeser ke swasta. Minimal dia dapat Rp300 miliar satu bulan. Katanya begitu,” kata Hasanuddin.
Hasanuddin menegaskan angka tersebut masih berdasarkan informasi yang diterimanya sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Namun, ia menilai besarnya aktivitas di kawasan tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan pemerintah daerah.
Ia mengusulkan agar pengelolaan tidak dilakukan dengan mengambil alih seluruh kegiatan yang sudah berjalan. Sebaliknya, Perusda dapat memperoleh satu bagian dari beberapa titik pengelolaan, sementara titik lainnya tetap dibuka untuk persaingan usaha.
“Enggak perlu kita ambil alih. Kita kerja sama saja. Dari empat titik, satu titik untuk kita, tiga titik silakan berkompetisi,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, keterlibatan Perusda juga dapat menjadi instrumen agar pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas maritim yang berlangsung di wilayah kewenangannya.
Ia juga menilai terdapat perbedaan beban antara perusahaan daerah dan pelaku usaha swasta dalam pemanfaatan ruang laut. Hal tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun skema kerja sama.
“Perusda ini enggak perlu bayar KKPRL. Kalau swasta, dia harus sewa ruang laut dan bayar ke pusat. Ini yang harus kita lihat,” katanya.
Hasanuddin berharap potensi tersebut dapat dikaji secara serius oleh Pemprov Kaltim bersama stakeholder terkait sehingga sektor maritim tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi bagi PAD.
“Ini yang kita maksimalkan. Jangan sampai potensi yang ada di daerah kita, tapi tidak menghasilkan untuk daerah,” pungkasnya. (Iqbal Al-Fiqri)













