SAMARINDA – Sekitar 6.100 guru non-ASN di Kota Samarinda belum menerima pembayaran penuh insentif triwulan ketiga 2026. Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar, pemerintah baru membayarkan Rp5 miliar sehingga masih terdapat tunggakan sekitar Rp10 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, meminta Pemerintah Kota Samarinda segera memprioritaskan pelunasan insentif tersebut. Pembayaran tidak boleh terus tertunda karena menyangkut kebutuhan hidup ribuan tenaga pendidik.
“Guru sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai hak mereka justru terus tertunda,” ujar Ismail, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, guru non-ASN telah menjalankan kewajiban mengajar, mendampingi, dan membimbing peserta didik. Pemerintah karena itu mempunyai tanggung jawab memastikan hak mereka diberikan sesuai jadwal.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda yang disampaikan Ismail, pembayaran triwulan ketiga mencakup periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Namun, realisasi sejauh ini baru mencakup Juli dengan nilai sekitar Rp5 miliar. Insentif untuk Agustus dan September belum dibayarkan meskipun tahun anggaran telah memasuki triwulan keempat.
Keterlambatan tersebut dinilai memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi guru. Insentif menjadi salah satu sumber pendapatan yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Ismail mengaku prihatin setelah menerima informasi bahwa sebagian guru terpaksa menggunakan layanan pinjaman daring. Pilihan tersebut diambil untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama pembayaran insentif belum diterima.
Kondisi itu harus menjadi perhatian pemerintah karena pinjaman daring dapat menambah beban keuangan penerima. Guru yang seharusnya memperoleh hak tepat waktu justru harus mencari sumber dana lain akibat keterlambatan pembayaran.
Menurut Ismail, persoalan tersebut juga berpotensi memengaruhi semangat kerja tenaga pendidik. Guru tetap dituntut memberikan pelayanan pembelajaran meskipun pendapatan tambahan yang dijanjikan belum diterima.
Ia memahami arus kas dan kemampuan fiskal Kota Samarinda sedang menghadapi tekanan. Pemerintah harus membagi sumber keuangan yang tersedia untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan.
Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh membuat kesejahteraan guru selalu menjadi bagian yang dikorbankan. Pembayaran hak tenaga pendidik perlu ditempatkan sebagai belanja prioritas.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah sedang berat. Tetapi, jangan sampai guru menjadi pihak yang terus menanggung dampaknya,” katanya.
Ismail menilai keterlambatan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan sejak awal tahun. Jumlah guru penerima dan kebutuhan anggarannya bukan pengeluaran yang muncul secara mendadak.
Pemerintah telah mengetahui besaran penerima serta jadwal pembayaran triwulanan. Karena itu, kebutuhan dana semestinya diperhitungkan dalam pengelolaan kas agar tersedia ketika waktu pembayaran tiba.
Komisi IV meminta evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab dana hanya cukup membayar satu dari tiga bulan pada triwulan ketiga.
Evaluasi juga harus memastikan anggaran yang telah ditetapkan untuk insentif guru tidak digunakan bagi kebutuhan lain. Alokasi tersebut harus dijaga sampai seluruh hak penerima dituntaskan.
“Kalau anggarannya sudah dialokasikan untuk guru, harus dipastikan penggunaannya sesuai peruntukan. Hak mereka perlu segera dibayarkan,” tegasnya.
Pemkot juga diminta menyampaikan jadwal pembayaran yang pasti. Kepastian dibutuhkan agar para guru tidak terus menunggu tanpa mengetahui kapan tunggakan Agustus dan September akan diselesaikan.
Informasi mengenai proses pencairan harus disampaikan secara terbuka kepada penerima. Apabila terdapat kendala administrasi atau arus kas, pemerintah perlu menjelaskannya sekaligus memberikan target penyelesaian.
DPRD menilai persoalan tidak boleh berhenti setelah tunggakan triwulan ketiga dibayar. Pemerintah harus memastikan pembayaran periode berikutnya tidak mengalami keterlambatan serupa.
Perencanaan kas dapat disusun berdasarkan jadwal pembayaran tetap. Dengan pola tersebut, pemerintah mempunyai waktu untuk mengamankan dana sebelum kewajiban jatuh tempo.
Komisi IV akan terus mengawal penyelesaian tunggakan sekitar Rp10 miliar tersebut. Pengawasan dilakukan agar pembayaran benar-benar diterima ribuan guru non-ASN dan tidak kembali tertunda.
Ismail menegaskan kesejahteraan tenaga pendidik berkaitan langsung dengan keberlanjutan pelayanan pendidikan. Guru membutuhkan kepastian penghasilan agar dapat menjalankan tugas tanpa dibebani persoalan pemenuhan kebutuhan dasar.
DPRD berharap Pemkot segera mengambil langkah konkret untuk melunasi insentif Agustus dan September. Pemenuhan hak guru perlu diselesaikan sebelum keterlambatan semakin panjang dan menambah beban para tenaga pendidik di Kota Samarinda. (Adv)













