SAMARINDA – DPRD Samarinda membuka peluang pembentukan panitia khusus (pansus) hingga mengundang Gubernur Kalimantan Timur untuk mengklarifikasi kebijakan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak tahun anggaran 2026. Langkah tersebut mengemuka setelah Pemerintah Kota Samarinda menyampaikan keberatan atas penurunan target penerimaan daerah sebesar Rp209,68 miliar akibat kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian lembaga legislatif setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memaparkan hasil kajian pemerintah kota dalam rapat koordinasi bersama DPRD, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ahmad, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat penjelasan adalah perbedaan penafsiran ketentuan pembagian penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda menggunakan pendekatan jumlah kendaraan bermotor terdaftar dalam menghitung alokasi pajak. Sementara itu, pemerintah provinsi disebut menerapkan dasar penghitungan berbeda yang menyebabkan munculnya selisih penerimaan dalam proyeksi keuangan daerah.
“Kalau kita menghitung dari Samarinda, Pak Wali Kota tadi menyampaikan juga, memang kalau berdasarkan kendaraan yang terdaftar, mestinya kita masih ada dana kita yang tersimpan di sana kurang lebih Rp209 miliar,” ujar Ahmad.
Ahmad menilai perbedaan cara menafsirkan ketentuan tersebut harus diklarifikasi secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan hierarki peraturan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah provinsi.
Ia menyinggung kebijakan yang diatur melalui peraturan gubernur, sementara terdapat ketentuan dengan kedudukan lebih tinggi yang menurut penjelasan Pemkot perlu menjadi acuan pembagian pajak.
Karena itu, DPRD memandang penting untuk menelaah lebih jauh kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Ahmad, penyampaian persoalan secara resmi oleh Wali Kota kepada DPRD merupakan langkah penting agar lembaga legislatif memiliki informasi yang lengkap sebelum menentukan mekanisme pengawasan.
Ia menyebut persoalan tersebut sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah kota melalui komunikasi dengan pemerintah provinsi.
Namun, hingga rapat koordinasi berlangsung, perbedaan pandangan mengenai penghitungan alokasi pajak masih menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti.
DPRD pun mempertimbangkan sejumlah mekanisme kelembagaan, salah satunya meminta penjelasan langsung dari Gubernur Kalimantan Timur bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi.
“Oleh karena itu, kita nanti mungkin DPRD melalui pimpinan akan rapat dengan teman-teman anggota, kita akan mencari jalan keluarnya seperti apa. Apakah kita membentuk pansus, atau nanti kita akan mengundang langsung Pak Gubernur,” katanya.
Ahmad menjelaskan, berbagai alternatif tersebut masih sebatas opsi yang akan dibahas bersama pimpinan dan anggota DPRD Samarinda.
Pembentukan pansus, apabila nantinya dipilih, menjadi salah satu mekanisme untuk mendalami persoalan melalui fungsi pengawasan legislatif. Sementara pemanggilan atau undangan kepada pemerintah provinsi dapat digunakan untuk memperoleh klarifikasi atas dasar penghitungan yang dipersoalkan.
Ia menegaskan bahwa DPRD belum mengambil keputusan mengenai mekanisme yang akan digunakan karena langkah selanjutnya masih memerlukan pembahasan internal.
Dengan demikian, tindak lanjut persoalan penyesuaian pajak Rp209,68 miliar akan bergantung pada hasil pembahasan pimpinan dan anggota DPRD Samarinda setelah menerima penjelasan resmi dari pemerintah kota.(Adv)













