Suluh Muda Nusantara
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
Suluh Muda Nusantara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

Polemik Pajak Rp209 Miliar, Ahmad Vananzda Minta DPRD Samarinda Kesampingkan Perbedaan Politik

Zahara by Zahara
19 November, 2026
in Advedtorial, DPRD Samarinda
0
Polemik Pajak Rp209 Miliar, Ahmad Vananzda Minta DPRD Samarinda Kesampingkan Perbedaan Politik

Foto : Ahmad Vananzda Wakil ketua II DPRD Samarinda

FacebookTwitterWhatsapp

SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menyerukan persatuan seluruh fraksi untuk mengawal kepentingan penerimaan daerah di tengah polemik penyesuaian alokasi pajak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Ia menegaskan persoalan fiskal yang berdampak pada penurunan target pendapatan Kota Samarinda sebesar Rp209,68 miliar tidak seharusnya berubah menjadi perdebatan kepentingan politik.

Ahmad meminta seluruh anggota DPRD mengesampingkan perbedaan afiliasi partai dan memusatkan perhatian pada kepentingan masyarakat yang menjadi pihak paling berkepentingan terhadap pemanfaatan penerimaan pajak daerah.

“Jangan lagi kita bicara di sini warna merah, kuning, biru, apa sebagainya. Kita tidak bicara partai politik, tidak bicara juga siapa partai pengusung, siapa tidak pengusung,” ujar Ahmad seusai rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan penerimaan yang diperhitungkan menjadi hak daerah dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Ahmad menekankan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi merupakan sumber penerimaan yang manfaatnya semestinya dapat dirasakan kembali oleh warga.

Karena itu, upaya memperjuangkan kepastian alokasi pendapatan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif antarpemerintah.

“Artinya pajak-pajak yang sudah dikeluarkan warga Samarinda, baik mungkin dari bahan bakar minyak, kendaraan bermotor, termasuk semua jumlah pajak-pajak yang masuk dari masyarakat Samarinda, kami juga ingin dana itu kembali ke masyarakat Samarinda,” tegasnya.

Ahmad mengungkapkan bahwa sejumlah fraksi di DPRD telah menyampaikan kesiapan untuk mendukung langkah pemerintah kota dalam mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut.

Dukungan lintas fraksi itu dinilainya penting untuk membangun sikap kelembagaan yang mengutamakan kepentingan daerah tanpa terpengaruh perbedaan posisi politik.

“Jadi ini teman-teman DPRD tadi sudah menyampaikan ada beberapa fraksi siap untuk berkolaborasi dalam rangka membantu pemerintah, terutama mungkin kebijakan Pak Wali Kota tadi untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah ini,” katanya.

Utamakan Dialog, Cegah Persoalan Berulang pada 2027

Di sisi lain, Ahmad mengingatkan adanya risiko persoalan serupa kembali muncul pada tahun anggaran berikutnya apabila perbedaan kebijakan fiskal tersebut tidak segera memperoleh penyelesaian.

Ia menilai kepastian mekanisme pembagian penerimaan menjadi penting karena berpengaruh terhadap penyusunan target pendapatan daerah setiap tahun.

Kekhawatiran tersebut semakin relevan ketika Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD tengah memasuki tahapan akhir pembahasan APBD 2027.

Ahmad menyebut agenda penyampaian pendapat akhir APBD 2027 diperkirakan berlangsung pada 30 November 2026. Dengan waktu yang semakin terbatas, upaya penyelesaian persoalan alokasi pajak perlu tetap menjadi perhatian kedua lembaga.

“Yang jadi permasalahan ke depan, kalau ini tidak kita tindak lanjuti, bukan lagi nanti yang hilang Rp209 miliar untuk bagi hasil kita dari provinsi ke kota. Yang jadi permasalahan selanjutnya, tahun depan begini lagi,” ujarnya.

Meski demikian, Ahmad menilai persoalan tersebut masih memiliki ruang penyelesaian melalui komunikasi dan pendekatan persuasif antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui berbagai saluran komunikasi sebagai upaya mencari titik temu.

Menurut Ahmad, komunikasi antarpemerintah perlu terus diupayakan agar perbedaan pandangan dapat diselesaikan tanpa memperpanjang persoalan hingga ke proses hukum.

“Artinya kita berharap, kalau bisa tidak melalui jalur hukum. Jangan sampai nanti ini berlarut-larut,” katanya.

Bagi Ahmad, keberhasilan penyelesaian persoalan tersebut tidak semata diukur dari kepentingan anggaran tahun berjalan, tetapi juga dari terciptanya kepastian dan hubungan kerja antarpemerintah yang lebih baik dalam pengelolaan penerimaan daerah ke depan.

Karena itu, ia berharap dukungan seluruh fraksi DPRD dapat memperkuat langkah Pemkot Samarinda dalam mencari penyelesaian yang mengedepankan dialog, kepastian aturan, dan kepentingan masyarakat. (Adv)

Print 🖨 PDF 📄
Berita Dilihat: 446
Previous Post

Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

Next Post

DPRD Samarinda Pertimbangkan Pansus Usut Penyesuaian Pajak Rp209 Miliar

Zahara

Zahara

Next Post
DPRD Samarinda Pertimbangkan Pansus Usut Penyesuaian Pajak Rp209 Miliar

DPRD Samarinda Pertimbangkan Pansus Usut Penyesuaian Pajak Rp209 Miliar

  • Trending
  • Comments
  • Latest
AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

20 Agustus, 2025
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

22 Oktober, 2025
Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

17 Maret, 2025
GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

12 Oktober, 2023
Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Pemkot dan DPRD Samarinda Bangun Langkah Bersama Sikapi Kebijakan Fiskal Pemprov Kaltim

Pemkot dan DPRD Samarinda Bangun Langkah Bersama Sikapi Kebijakan Fiskal Pemprov Kaltim

19 November, 2026
Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

19 November, 2026
Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

19 November, 2026
Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

19 November, 2026
Suluh Muda Nusantara

Suluhmudanusantara.com merupakan media daring berbasis di Kalimantan Timur dengan tujuan menjangkau Nusantara hingga Internasional.

Terkini

Pemkot dan DPRD Samarinda Bangun Langkah Bersama Sikapi Kebijakan Fiskal Pemprov Kaltim

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Informasi

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Susunan Redaksi

Follow Sosial Media Kami

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.