SAMARINDA – Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menyerukan persatuan seluruh fraksi untuk mengawal kepentingan penerimaan daerah di tengah polemik penyesuaian alokasi pajak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Ia menegaskan persoalan fiskal yang berdampak pada penurunan target pendapatan Kota Samarinda sebesar Rp209,68 miliar tidak seharusnya berubah menjadi perdebatan kepentingan politik.
Ahmad meminta seluruh anggota DPRD mengesampingkan perbedaan afiliasi partai dan memusatkan perhatian pada kepentingan masyarakat yang menjadi pihak paling berkepentingan terhadap pemanfaatan penerimaan pajak daerah.
“Jangan lagi kita bicara di sini warna merah, kuning, biru, apa sebagainya. Kita tidak bicara partai politik, tidak bicara juga siapa partai pengusung, siapa tidak pengusung,” ujar Ahmad seusai rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan penerimaan yang diperhitungkan menjadi hak daerah dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Ahmad menekankan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi merupakan sumber penerimaan yang manfaatnya semestinya dapat dirasakan kembali oleh warga.
Karena itu, upaya memperjuangkan kepastian alokasi pendapatan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif antarpemerintah.
“Artinya pajak-pajak yang sudah dikeluarkan warga Samarinda, baik mungkin dari bahan bakar minyak, kendaraan bermotor, termasuk semua jumlah pajak-pajak yang masuk dari masyarakat Samarinda, kami juga ingin dana itu kembali ke masyarakat Samarinda,” tegasnya.
Ahmad mengungkapkan bahwa sejumlah fraksi di DPRD telah menyampaikan kesiapan untuk mendukung langkah pemerintah kota dalam mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut.
Dukungan lintas fraksi itu dinilainya penting untuk membangun sikap kelembagaan yang mengutamakan kepentingan daerah tanpa terpengaruh perbedaan posisi politik.
“Jadi ini teman-teman DPRD tadi sudah menyampaikan ada beberapa fraksi siap untuk berkolaborasi dalam rangka membantu pemerintah, terutama mungkin kebijakan Pak Wali Kota tadi untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah ini,” katanya.
Utamakan Dialog, Cegah Persoalan Berulang pada 2027
Di sisi lain, Ahmad mengingatkan adanya risiko persoalan serupa kembali muncul pada tahun anggaran berikutnya apabila perbedaan kebijakan fiskal tersebut tidak segera memperoleh penyelesaian.
Ia menilai kepastian mekanisme pembagian penerimaan menjadi penting karena berpengaruh terhadap penyusunan target pendapatan daerah setiap tahun.
Kekhawatiran tersebut semakin relevan ketika Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD tengah memasuki tahapan akhir pembahasan APBD 2027.
Ahmad menyebut agenda penyampaian pendapat akhir APBD 2027 diperkirakan berlangsung pada 30 November 2026. Dengan waktu yang semakin terbatas, upaya penyelesaian persoalan alokasi pajak perlu tetap menjadi perhatian kedua lembaga.
“Yang jadi permasalahan ke depan, kalau ini tidak kita tindak lanjuti, bukan lagi nanti yang hilang Rp209 miliar untuk bagi hasil kita dari provinsi ke kota. Yang jadi permasalahan selanjutnya, tahun depan begini lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Ahmad menilai persoalan tersebut masih memiliki ruang penyelesaian melalui komunikasi dan pendekatan persuasif antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebelumnya telah melakukan pendekatan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui berbagai saluran komunikasi sebagai upaya mencari titik temu.
Menurut Ahmad, komunikasi antarpemerintah perlu terus diupayakan agar perbedaan pandangan dapat diselesaikan tanpa memperpanjang persoalan hingga ke proses hukum.
“Artinya kita berharap, kalau bisa tidak melalui jalur hukum. Jangan sampai nanti ini berlarut-larut,” katanya.
Bagi Ahmad, keberhasilan penyelesaian persoalan tersebut tidak semata diukur dari kepentingan anggaran tahun berjalan, tetapi juga dari terciptanya kepastian dan hubungan kerja antarpemerintah yang lebih baik dalam pengelolaan penerimaan daerah ke depan.
Karena itu, ia berharap dukungan seluruh fraksi DPRD dapat memperkuat langkah Pemkot Samarinda dalam mencari penyelesaian yang mengedepankan dialog, kepastian aturan, dan kepentingan masyarakat. (Adv)













