Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti dampak perubahan kebijakan pendidikan nasional yang terus berganti seiring dengan pergantian menteri. Menurutnya, kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, ia mendorong agar Samarinda lebih fokus pada hal yang dapat dikendalikan secara lokal, yaitu infrastruktur pendidikan.
“Setiap pergantian menteri, kebijakan selalu berubah. Hal ini membuat daerah harus terus beradaptasi, meskipun tidak selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Anhar.
Menurutnya, alih-alih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, Samarinda harus mengambil langkah mandiri dengan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah. Ia menekankan bahwa lingkungan belajar yang layak merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang kebanjiran, bangunan yang roboh, atau ruang kelas yang tidak layak. Ini tanggung jawab daerah yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu arahan dari pusat,” tegasnya.
Anhar juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan pendidikan sering kali tidak disertai dengan kesiapan di tingkat daerah, yang akhirnya menghambat efektivitas sistem pendidikan. Ia menilai bahwa selama regulasi nasional terus mengalami dinamika, Samarinda harus memastikan bahwa sekolah-sekolah memiliki fasilitas yang memadai agar siswa tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.
“Kita harus bergerak cepat. Infrastruktur pendidikan yang baik adalah investasi jangka panjang bagi generasi muda kita. Jangan sampai kita terus terjebak dalam ketidakpastian kebijakan nasional tanpa melakukan apa pun di daerah,” tambahnya. (ADV)
