Samarinda — Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menekankan pentingnya pengawasan terhadap stabilitas ekonomi di daerah, terutama dalam menghadapi potensi lonjakan inflasi dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Iswandi, sektor ekonomi adalah sektor vital yang tidak bisa dilepas begitu saja. BUMD sebagai ujung tombak pelayanan ekonomi di lapangan, wajib diawasi dan dievaluasi secara berkala.
“Sekarang kita sudah masuk triwulan pertama, jadi sebelum semester habis, kita harus punya gambaran soal potensi masalah di lapangan,” ujar Iswandi.
DPRD Samarinda melalui Komisi II meminta laporan keuangan BUMD yang telah diaudit selama dua tahun terakhir. Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada masalah tersembunyi yang bisa mengganggu kestabilan ekonomi kota. Selain itu, tren inflasi di Samarinda yang sebelumnya stabil di bawah 2 persen kini mulai bergerak naik ke angka 2 koma sekian, menjadi perhatian khusus dewan.
Iswandi menilai, baik inflasi maupun deflasi sama-sama bisa berdampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Ia mencontohkan kasus saat tarif listrik PLN dipotong 50 persen yang memicu deflasi, namun di sisi lain berdampak negatif pada daya beli masyarakat.
“Jangan salah, deflasi itu juga bisa jadi sinyal bahaya, seperti yang terjadi saat krisis 1998. Harga-harga turun, tapi daya beli juga anjlok,” katanya.
DPRD Samarinda mengimbau semua pihak untuk tetap waspada dan bekerja sama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Iswandi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar Samarinda tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga kuat secara ekonomi.
“Kalau ekonomi sehat, otomatis kesejahteraan warga juga bisa naik,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah pengawasan ketat terhadap BUMD dan antisipasi tren inflasi sejak dini, DPRD berharap perekonomian Samarinda bisa tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Stabilitas ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.(Mujahid)
