SAMARINDA — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, kembali mengkritisi lemahnya infrastruktur pengendali banjir di Kota Tepian. Hal itu disampaikannya usai rapat evaluasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda yang digelar pada Kamis (15/5/2025), menyusul banjir yang kembali merendam beberapa wilayah kota sejak awal pekan.
“Tadi kita banyak berdiskusi, kita meminta penjelasan kepada Dinas PUPR kaitan progres yang telah dilakukan terkait pengendalian banjir yang ada di Kota Samarinda,” ujar Deni kepada awak media.
Banjir yang terjadi sejak Senin (12/5/2025) tersebut merendam beberapa titik rawan seperti Bengkuring dan Loa Janan Ilir, yang hingga kini masih tergenang. Menanggapi hal itu, Deni menilai sistem drainase saat ini belum mampu menampung debit air yang tinggi, terutama saat hujan dengan intensitas ekstrem.
“Saat ini drainase yang kita miliki itu mungkin belum bisa menampung intensitas hujan sampai 100–135 milimeter per detik, sehingga ketika hujan lebat pasti akan terjadi genangan,” ungkapnya.
Selain itu, Deni juga menyoroti banyaknya kawasan perumahan baru yang tidak dilengkapi dengan kolam retensi sesuai standar. Menurutnya, keberadaan kolam retensi sangat penting untuk menahan limpasan air agar tidak langsung masuk ke permukiman.
Ia juga mengkritik lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan secara masif tanpa pengendalian yang ketat. Praktik ini, kata dia, semakin memperburuk situasi hidrologis Samarinda yang memang rawan banjir.
“Pengupasan lahan yang tak terkendali memperparah aliran permukaan dan mempercepat banjir di kawasan padat,” tambahnya.
Deni pun menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot Samarinda dalam menyusun strategi jangka pendek dan panjang guna menanggulangi banjir secara menyeluruh.
“Semua pasti kaitan dengan dana, dan kita harapkan ke depan APBD bisa meningkat, termasuk PAD-nya. Supaya kita bisa melakukan perbaikan yang lebih besar lagi untuk pengendalian banjir,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD ingin mengetahui secara rinci titik-titik fokus penanganan banjir, agar penganggaran ke depan bisa lebih terarah dan berdampak nyata. (adv)
