Samarinda – Penggusuran Pasar Subuh oleh aparat gabungan di Jalan Yos Sudarso, Samarinda, pada Jumat (9/5/2025), mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Samarinda. Sejumlah anggota dewan menilai tindakan aparat, mulai dari pemukulan, pemitingan, hingga penyeretan warga, tidak mencerminkan pendekatan humanis dalam penegakan kebijakan pemerintah kota.
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, yang turut berada di lokasi saat penggusuran berlangsung, mengaku kecewa dengan cara penanganan di lapangan. Ia bahkan sempat mencoba membuka ruang dialog di tengah kericuhan, namun tidak mendapat respons dari aparat.
“Kami tadi sudah sampaikan di hadapan Satpol PP dalam Rapat Dengar Pendapat. Artinya, kami bersama teman-teman dewan sangat menyayangkan jika kegiatan itu dilakukan dengan cara kekerasan,” ujar Vananzda, Jumat (16/5/2025).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dirinya tidak menolak rencana relokasi pedagang oleh Pemerintah Kota Samarinda. Namun menurutnya, proses tersebut semestinya disertai komunikasi yang intensif serta pendekatan yang lebih persuasif.
“Saya sudah mendengar langsung keluhan para pedagang. Mereka bukan tidak mau direlokasi, tapi butuh kejelasan, baik soal lokasi baru maupun kelangsungan usaha mereka,” tuturnya.
Diketahui, relokasi Pasar Subuh telah direncanakan sejak satu setengah tahun lalu. Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas, menyampaikan bahwa dari total 64 pedagang, sebanyak 56 sudah bersedia pindah ke Pasar Dayak di Jalan PM Noor.
“Kan ini tinggal delapan pedagang saja. Mengapa harus sampai menggunakan tindakan seperti itu? Seharusnya pemerintah bisa lebih persuasif. Masa iya, merelokasi delapan pedagang harus mengerahkan seluruh aparat,” kata Vananzda.
Ia juga mengkritik kinerja Satpol PP dalam aksi penggusuran tersebut. “Tugas Satpol PP itu membongkar bangunan, bukan memiting atau memukul warga,” tegasnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pascainsiden, DPRD mempertemukan sejumlah perwakilan pedagang, mahasiswa, serta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas jalan keluar. Namun Vananzda mengakui, mengembalikan kondisi Pasar Subuh seperti semula kini hampir mustahil dilakukan.
“Solusi sudah disampaikan pemerintah, tapi luka sosial dan kepercayaan pedagang ini butuh waktu untuk dipulihkan,” pungkasnya. (adv)
