Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, mengkritik pendekatan pembangunan pertanian yang dinilainya masih berorientasi sempit.
Menurutnya, selama ini kebijakan pertanian terlalu fokus pada pencapaian angka produksi dan perluasan lahan, tanpa memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor ini.
“Petani bukan hanya alat untuk menghasilkan panen. Mereka manusia yang butuh kepastian hidup, penghasilan layak, dan perlindungan yang nyata dari negara,” tegas Fadly, Rabu (10/6/2025).
Ia menilai bahwa paradigma pembangunan pertanian harus diubah. Ketahanan pangan bukan hanya soal seberapa banyak produksi berhasil dicapai, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup petani dan masyarakat desa secara umum.
Fadly menyoroti bahwa selama ini banyak program pemerintah hanya berorientasi pada keberhasilan teknis atau output semata. Namun, di sisi lain, petani masih menghadapi persoalan klasik yang tak kunjung selesai, yaitu sulitnya akses pupuk, harga jual yang tidak stabil, dan minimnya jaminan perlindungan sosial.
“Kalau panennya berhasil tapi petaninya tetap hidup dalam kesusahan, itu artinya ada yang salah dalam desain kebijakan kita,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program pertanian seharusnya diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi petani. Sebab, pertanian harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan sekadar penyedia angka-angka produksi untuk laporan tahunan.
Lebih lanjut, Fadly mendorong agar pendekatan lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan diperkuat. Sinergi antara pemerintah daerah, pusat, serta peran aktif lembaga seperti TNI dan Polri dalam program pertanian dinilainya sudah berada di jalur yang tepat.
Namun, ia menekankan bahwa kolaborasi tersebut harus diarahkan untuk membangun sistem pangan yang adil dan berkelanjutan.
“Kerja sama itu penting, tapi jangan hanya berhenti di acara simbolik. Harus ada perbaikan nyata dalam distribusi pupuk, harga panen yang berpihak, dan kepastian pasar bagi hasil petani,” jelasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan agar ketahanan pangan tidak hanya menjadi proyek musiman, melainkan strategi jangka panjang yang menyasar akar persoalan di pedesaan.
Pemerintah daerah, menurutnya, harus aktif memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan.
“Ketahanan pangan bukan sekadar urusan panen raya, tapi tentang memastikan keluarga petani punya masa depan yang lebih baik. Kalau kita masih abai soal ini, maka ketahanan itu hanya ilusi,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
