Samarinda – Skema bagi hasil dalam pengelolaan kawasan publik Teras Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, merespons isu pembagian keuntungan yang disebut hanya sekitar 10 persen untuk Perumda Varia Niaga dalam kerja sama dengan pihak ketiga.
Iswandi menilai, polemik tersebut tidak bisa disimpulkan secara sepihak tanpa melihat data dan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan, selama ini pola kerja sama yang dijalankan Perumda Varia Niaga memang banyak melibatkan pihak ketiga, bukan dikelola secara mandiri.
“Sering saya sampaikan, sebagian besar yang dikerjakan Varia Niaga itu memang dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” ujarnya, Sabtu, (2/5/2026)
Terkait angka pembagian keuntungan, Iswandi mengaku pernah mencoba menggali informasi langsung di lapangan. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan apakah persentase tersebut dihitung dari nilai bersih (netto) atau kotor (bruto).
“Kalau 10 persen itu, kita harus tahu dulu, itu netto atau bruto. Jangan langsung berasumsi tanpa data yang jelas,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terburu-buru melontarkan tudingan yang berpotensi memicu kesalahpahaman publik. Menurutnya, pengelolaan Teras Samarinda masih tergolong baru, sehingga perlu waktu untuk melihat hasil dan kontribusinya secara objektif.
“Tidak bisa juga asal menuduh. Kita harus lihat dulu datanya, kondisinya seperti apa, siapa yang mengelola, dan ini kan baru berjalan beberapa bulan,” tambahnya.
Lebih jauh, Iswandi menyoroti pentingnya melihat nilai kontribusi secara menyeluruh, tidak hanya terpaku pada besaran persentase keuntungan. Ia mengingatkan bahwa keberadaan Teras Samarinda telah memberikan dampak ekonomi dan sosial, khususnya bagi pelaku UMKM dan komunitas kreatif.
Ia mengaku tidak ingin polemik ini justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah mempersulit pelaku usaha kecil yang selama ini berkontribusi menghidupkan kawasan tersebut.
“Saya tidak mau muncul anggapan kita menyusahkan masyarakat, pelaku UMKM, anak-anak muda kreatif yang sudah susah payah membangun keramaian di Teras Samarinda,” tegasnya.
Menurutnya, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah tidak bisa hanya berorientasi pada angka semata. Ada strategi dan mekanisme yang harus dipertimbangkan, termasuk efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal dan estetika kota.
“Jangan hanya mengejar berapa pendapatan, tapi kota jadi kumuh. Kita harus lihat juga dampak luasnya,” jelasnya.
Iswandi pun mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak dan tidak membesar-besarkan polemik yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, pengelola, dan pelaku usaha.
“Tidak usah di-blow up berlebihan. Lebih baik duduk bersama, cari solusi yang membuat pelaku usaha tenang, Varia Niaga juga dapat hasil, dan kota tetap indah,” pungkasnya. (Adv/Mj)
