Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti serius persoalan minimnya daya tampung di sekolah menengah negeri di Kota Balikpapan yang menyebabkan lebih dari separuh lulusan SMP tidak tertampung di sekolah negeri setiap tahunnya.
Ia menyebut kondisi ini sebagai cerminan ketimpangan struktural dalam pemenuhan hak dasar atas pendidikan.
Menurut Damayanti, fakta bahwa hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan dapat melanjutkan ke SMA/SMK negeri bukan sekadar masalah teknis penerimaan siswa, tetapi menandakan lemahnya peran negara dalam menjamin pemerataan akses pendidikan.
“Ketika ribuan anak harus bersaing memperebutkan bangku terbatas, yang kita hadapi bukan hanya soal kuota, tapi soal keadilan. Pendidikan itu hak, bukan perlombaan,” ujarnya, Rabu (11/6/2025)
Ia menilai, kondisi tersebut semakin menekan keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang akhirnya terpaksa memilih sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
Padahal, tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pendidikan di luar sekolah negeri.
Sebagai langkah cepat, Damayanti mendorong agar pemerintah memberikan subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung di sekolah negeri.
“Negara tidak boleh lepas tangan. Jika belum bisa menyediakan cukup bangku di sekolah negeri, maka minimal bantu mereka yang terdorong ke swasta agar tidak semakin tertinggal,” jelasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa solusi jangka pendek itu tidak bisa berdiri sendiri. Pembangunan sekolah baru tetap harus menjadi prioritas dalam perencanaan jangka panjang, meski tantangan seperti keterbatasan lahan di wilayah kota menjadi kendala tersendiri.
Damayanti mengusulkan agar aset milik Pemerintah Provinsi yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dialihfungsikan untuk pembangunan gedung sekolah bertingkat. Sehingga, pendekatan vertikal ini bisa menjadi alternatif strategis di tengah keterbatasan ruang di Balikpapan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah yang ada. Cara ini dinilainya lebih cepat dan efisien untuk mengurangi tekanan tahunan pada sistem penerimaan peserta didik baru.
“Dengan menambah rombel, kapasitas sekolah bisa ditingkatkan tanpa harus menunggu pembangunan baru yang membutuhkan waktu dan anggaran besar,” tuturnya.
Lebih jauh, Damayanti juga menyoroti pentingnya peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap diskriminatif dalam penyusunan kebijakan. Sekolah swasta, kata dia, justru kerap menjadi penyangga di tengah minimnya kapasitas sekolah negeri.
“Sekolah swasta adalah mitra strategis. Sudah saatnya mereka juga diberi ruang yang adil, termasuk dalam hal subsidi atau dukungan fasilitas,” tutupnya. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
