Samarinda – Sisa anggaran daerah Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencapai Rp2,5 triliun di akhir tahun anggaran kembali menjadi sorotan. Bukan semata soal angka, fenomena ini dinilai sebagai cerminan dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, mengkritisi tingginya angka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tersebut sebagai bukti bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih jauh dari kata ideal.
Menurutnya, dana publik seharusnya menjadi instrumen utama untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan, bukan justru tertahan karena lemahnya tata kelola.
“Anggaran yang tidak terserap itu artinya ada hak masyarakat yang tertunda. Setiap rupiah yang mengendap mencerminkan kebutuhan yang belum terpenuhi,” ujar Damayanti, Kamis (2/7/2025).
Ia menyebut bahwa persoalan ini bukan semata soal teknis serapan, tetapi berakar pada kualitas perencanaan dan sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Minimnya kesiapan program di lapangan sering kali menyebabkan anggaran yang sudah disetujui akhirnya tidak dapat direalisasikan tepat waktu.
“Penyusunan anggaran tidak boleh sekadar formalitas atau berbasis asumsi. Harus ada keterhubungan nyata dengan kondisi lapangan dan kapasitas pelaksana. Tanpa itu, Silpa hanya akan menjadi masalah berulang,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Damayanti, sangat disayangkan terutama ketika masih banyak persoalan mendasar yang menunggu perhatian, seperti minimnya fasilitas pendidikan dan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Ia menilai bahwa anggaran seharusnya diarahkan secara lebih strategis untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, bukan malah mengendap dalam laporan keuangan.
“Di satu sisi kita bicara soal pembangunan daerah, tapi di sisi lain dana justru diam. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem anggaran yang selama ini berjalan,” tegasnya.
Damayanti menegaskan bahwa anggaran publik pada dasarnya adalah amanat rakyat. Maka, tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
