Samarinda — Program umrah gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan publik seiring dengan percepatan realisasinya oleh Pemerintah Provinsi. Meski dipandang sebagai terobosan yang menyentuh masyarakat akar rumput, kalangan legislatif menegaskan pentingnya pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa percepatan program Gratispol dan Jospol mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam menepati janji politiknya.
Namun di balik itu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat agar program ini tepat sasaran.
“Kalaupun nanti ada penyimpangan, ya kita terbuka saja. Akan kita evaluasi bersama, dan ini menjadi pelajaran untuk perbaikan ke depan,” ujarnya, Jumat (4/7/25).
Program ini, yang digagas oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, dipastikan berjalan lebih cepat dari jadwal sebelumnya karena adanya sinyal percepatan dari pusat seiring peralihan kepala daerah.
Menurut Sarkowi, percepatan ini merupakan langkah positif, namun seleksi calon penerima harus dilakukan secara ketat dan objektif, agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Saya sudah cek langsung, ada sistem seleksi dengan biodata calon peserta yang mencantumkan berapa lama mereka menjadi marbot. Jadi tidak sembarangan, sudah ada ketentuan administratifnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tim seleksi dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah menyusun kriteria yang cukup matang, dengan mempertimbangkan masa pengabdian sebagai indikator utama. Meski demikian, potensi penyalahgunaan data atau intervensi tetap harus diwaspadai.
Komisi IV DPRD Kaltim, sebagai mitra kerja Kesra dan Dinas Pendidikan, memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Jika ditemukan penyimpangan dalam proses teknis maupun anggaran, pihaknya siap memanggil instansi terkait untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Jangan buru-buru apriori. Kita beri kesempatan dulu kepada pemerintah provinsi dan perangkatnya untuk menjalankan program ini. Setelah itu, baru kita nilai efektivitasnya,” tegas Sarkowi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan program ini secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi sebelum program benar-benar berjalan.
“Dengan pendekatan selektif dan pengawasan ketat dari DPRD, program umrah gratis ini diharapkan benar-benar membawa manfaat bagi mereka yang selama ini mengabdi secara sunyi di rumah-rumah ibadah di Kalimantan Timur,” tandasnya.(ADV DPRD KALTIM)
