Samarinda — Program Jospol (Jaring Pengaman Sosial untuk Pendidik Swasta) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mendapat perhatian serius dari legislatif. Tidak hanya dilihat sebagai bentuk apresiasi, namun juga sebagai respons konkret atas ketimpangan kesejahteraan yang selama ini dialami guru swasta.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai program insentif bulanan sebesar Rp500 ribu bagi guru swasta ini merupakan langkah awal yang strategis dalam upaya pemerataan kesejahteraan pendidik. Terlebih, guru swasta selama ini dinilai minim perhatian, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
“Guru swasta seringkali menjadi tumpuan pendidikan di daerah-daerah, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari harapan. Maka, inisiatif Pemprov Kaltim ini adalah angin segar yang harus dilanjutkan,” ujar Salehuddin, Jumat (4/7/25).
Menurutnya, insentif ini bukan soal angka semata, melainkan bentuk penghargaan terhadap dedikasi para guru non-negeri yang telah bertahun-tahun mengabdi dengan segala keterbatasan.
Lebih dari itu, Salehuddin mendorong agar program ini tidak hanya berhenti pada implementasi tahun berjalan.
Ia berharap Jospol dapat dibahas dalam APBD Perubahan 2025 dan ke depannya dijadikan program rutin yang menyentuh lebih banyak guru swasta di berbagai jenjang.
“Kami ingin program ini menjadi komitmen jangka panjang. Kalau perlu, diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” tegas legislator dari Partai Golkar itu.
Ia juga menyebut bahwa kehadiran program ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tidak membedakan guru berdasarkan status instansi.
Menurutnya, inilah wujud nyata keadilan dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan.
“Pendidikan berkualitas tidak mungkin dicapai tanpa kesejahteraan pendidiknya. Ini bukan sekadar bantuan, tapi simbol keberpihakan,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
