Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menekankan pentingnya memperkuat fondasi kebijakan publik dalam program pendidikan gratis atau GratisPol agar tidak hanya menjadi program gebrakan, tapi benar-benar mampu bertahan dalam jangka panjang.
Menurutnya, keberhasilan GratisPol sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang presisi dan adaptif, terutama dalam menghadapi potensi lonjakan peserta yang bisa terjadi secara dinamis setiap tahunnya.
“Setiap kebijakan besar harus dibarengi kalkulasi cermat. Kita tidak bisa asal jalan. Jika jumlah penerima melonjak drastis tapi anggaran stagnan, program bisa kolaps,” ungkap Yenni, Jumat (4/7/25).
Ia mencontohkan bagaimana estimasi yang terlalu konservatif bisa menjadi jebakan dalam kebijakan sosial berskala besar. Bila tahun ini hanya 100 peserta, tahun depan bisa tiga kali lipat. Menurutnya, tren itu wajib diantisipasi dengan skenario anggaran yang fleksibel dan siap berubah.
Dari sisi legislatif, Yenni menegaskan bahwa DPRD Kaltim saat ini sedang menanti rincian proyeksi kebutuhan anggaran dari Pemprov agar dapat menilai kelayakan program dalam jangka menengah dan panjang.
Ia menyebut GratisPol bukan sekadar program pendidikan gratis, tapi alat transformasi sosial yang bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat rentan.
“Untuk keluarga prasejahtera, ini bukan sekadar subsidi. Ini harapan, bahkan bisa jadi satu-satunya jalan agar anak-anak mereka punya masa depan lebih cerah,” ujarnya.
Yenni juga memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, mulai dari perencanaan anggaran hingga implementasi teknis di lapangan. Ia menekankan bahwa semangat keadilan sosial harus menjadi napas utama program ini.
“Kalau pelaksanaan GratisPol kuat dan tepat sasaran, dampaknya bukan cuma pada angka partisipasi sekolah, tapi pada peningkatan daya saing generasi muda Kaltim,” ujarnya.
Ia pun optimistis, jika pembiayaan pendidikan bukan lagi hambatan, maka akan semakin banyak anak-anak Kaltim kembali duduk di bangku sekolah terutama mereka yang sebelumnya nyaris kehilangan akses karena tekanan ekonomi.(ADV DPRD KALTIM)
