Samarinda – Geliat pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) belakangan ini memunculkan antusiasme baru di tengah masyarakat. Namun, di balik euforia terhadap berbagai program prioritas yang digulirkan Pemerintah Provinsi, ada satu tantangan mendasar yang belum sepenuhnya dijawab, yaitu bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap proses pelaksanaannya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai bahwa keberhasilan sebuah program tidak cukup hanya dilihat dari hasil akhirnya. Proses, menurutnya, justru menjadi elemen penting yang kerap luput dari perhatian publik dan di sinilah peran transparansi harus diperkuat.
“Sering kali masyarakat menginginkan hasil cepat tanpa mengetahui bahwa setiap program punya tahapan yang tidak bisa dilompati begitu saja,” ujar Ekti, Sabtu (5/7/2025).
Ia menyoroti pentingnya membangun komunikasi publik yang jelas dan akuntabel, terutama menyangkut program-program yang menyentuh kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sebab, pemahaman yang utuh dari masyarakat terhadap alur kebijakandari perencanaan hingga penganggaranakan mencegah munculnya prasangka dan spekulasi yang tidak produktif.
Sebagai contoh, Ekti menyinggung soal rencana implementasi program bantuan pendidikan tinggi dan insentif bagi guru swasta yang menjadi bagian dari agenda prioritas Pemprov.
Meski banyak ditunggu, ia mengingatkan bahwa percepatan bukan alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Dorongan untuk bergerak cepat itu wajar, tapi harus tetap dalam kerangka hukum. Kita ingin program ini berhasil, bukan hanya selesai secara administratif, tapi juga berdampak jangka panjang,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Dalam konteks ini, Ekti menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Ia menilai, DPRD bukan hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai jembatan informasi antara kebijakan dan publik.
Legislator, menurutnya, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap janji politik berjalan dalam rel yang benar.
“Dukungan politik bukan berarti lepas tangan. Justru kami ingin memastikan setiap langkah kebijakan bisa dipertanggungjawabkan, dan masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penguatan kepercayaan publik harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program prioritas, terutama di masa transisi pemerintahan dan penyesuaian kebijakan anggaran ke depan.
“Kepercayaan masyarakat itu tidak muncul dari klaim keberhasilan saja, tapi dari bagaimana pemerintah membuka proses dan melibatkan publik sejak awal,” jelas Ekti. (ADV DPRD KALTIM)
Penulis NA
