Samarinda: Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, kembali menyuarakan keprihatinannya atas masifnya serangan buzzer yang menyudutkannya di media sosial. Ia menyesalkan lambannya respons aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan resmi yang telah diajukan terkait dugaan penyebaran fitnah terhadap dirinya.
“Laporan sudah kami masukkan secara resmi. Tapi sampai sekarang belum ada progres yang jelas. Rasanya janggal jika kasus seperti ini terkesan dibiarkan,” ujar Adnan (3/7/2025).
Menurutnya, kasus semacam ini semestinya bisa diusut tuntas apabila ada kemauan serius. Ia membandingkan dengan penanganan cepat yang dilakukan aparat dalam kasus-kasus serangan buzzer terhadap lembaga tingkat pusat seperti Kejaksaan Agung.
“Waktu kejadian buzzer nyerang Kejagung, responsnya cepat. Artinya, kalau ada niat serius, akun-akun penyebar fitnah seperti ini bisa ditindak. Pertanyaannya tinggal, mau atau tidak?” tegasnya.
Adnan menekankan bahwa serangan yang ia terima bukan hanya menyasar dirinya secara pribadi, tapi juga berdampak pada citra lembaga DPRD secara keseluruhan. Jika dibiarkan, kata dia, masyarakat bisa terpengaruh opini menyesatkan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
“Yang jadi korban bukan cuma saya. Ini menyangkut citra DPRD. Jangan sampai publik mengeneralisasi seolah semua anggota dewan bisa dikendalikan opini murahan di media sosial,” jelasnya.
Ia juga menyoroti maraknya akun-akun anonim yang secara sistematis menyebarkan narasi fitnah dan hoaks. Menurutnya, ini bukan sekadar aktivitas individual, tetapi bagian dari agenda terorganisir yang membahayakan kualitas demokrasi.
“Cara kerja akun-akun ini sudah sistematis. Mereka bukan sekadar pengguna biasa, tapi ada agenda besar yang sedang dimainkan. Ini berbahaya buat demokrasi kita,” ucap politisi muda itu.
Meski demikian, Adnan menegaskan bahwa dirinya bukan anti kritik. Ia menyambut kritik yang bersifat konstruktif dan berbasis data. Namun ia membedakan secara tegas antara kritik dan serangan fitnah.
“Kalau mau kritik saya soal kinerja, silakan. Tapi jangan pakai fitnah dan hoaks. Itu beda cerita, dan saya akan lawan dengan semua cara hukum yang tersedia,” imbuhnya.
Adnan juga menyerukan agar aparat penegak hukum tidak ragu menindak pelaku penyebar fitnah demi menjaga marwah demokrasi. Ia khawatir, jika pembiaran terus terjadi, maka budaya saling menjelekkan tanpa dasar akan menjadi hal yang dianggap lumrah.
“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi budaya. Nanti siapa saja bisa difitnah tanpa dasar. Harus ada efek jera,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar Kota Samarinda bisa menjadi contoh dalam menumbuhkan demokrasi yang sehat, rasional, dan bebas dari provokasi berbasis kebencian.
“Ini bukan cuma soal saya. Ini soal bagaimana kita bersama-sama menjaga agar demokrasi tidak rusak oleh narasi kotor yang menyesatkan,” tutupnya. (adv)
