Samarinda: Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti rencana penataan kawasan kumuh yang digagas Pemerintah Kota Samarinda karena dinilai belum menyentuh aspek paling penting: pendekatan sosial terhadap warga terdampak.
Ia menyatakan, tanpa pelibatan masyarakat secara utuh sejak tahap awal, program ini berisiko menimbulkan penolakan di lapangan.
“Kalau masyarakat tidak siap, tidak bisa dipaksakan. Karena pada akhirnya, mereka yang paling merasakan dampaknya,” ujarnya (3/7/2025).
Menurut Deni, masih banyak warga di kawasan yang akan ditata belum memahami maksud dan arah kebijakan tersebut. Minimnya sosialisasi disebut sebagai akar utama kebingungan dan keresahan warga, yang kemudian berkembang menjadi resistensi terhadap program pemerintah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penataan kawasan kumuh tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan estetika kota. Justru yang paling mendesak adalah menjamin rasa aman dan kepastian bagi masyarakat yang akan terdampak.
“Jangan sampai mereka merasa seperti dipaksa pindah tanpa solusi yang jelas. Apakah nanti direlokasi, dapat ganti rugi, atau bagaimana? Ini harus dijelaskan sejak awal,” tegasnya.
Komisi III DPRD Samarinda pun mendorong agar Pemkot lebih mengedepankan pendekatan humanis, melalui musyawarah dan komunikasi terbuka. Menurut Deni, pelibatan warga sejak proses perencanaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
“Komunikasi yang dibangun sejak dini akan melahirkan kepercayaan. Bukan malah tiba-tiba ada alat berat datang, warga tentu kaget dan marah,” ucapnya.
Ia menambahkan, DPRD siap memfasilitasi dialog antara warga, pemerintah kelurahan, kecamatan, serta OPD teknis terkait. Tujuannya agar rencana penataan bisa berjalan lancar tanpa memicu konflik sosial di lapangan.
“Kami ingin program ini berhasil. Tapi jangan sampai niat baik berubah jadi kegagalan hanya karena komunikasi yang buruk,” pungkasnya. (adv)
