Samarinda- Demografi Kabupaten Kutai Timur yang sedemikian khas menghadirkan tantangan dalam menjamin kesuksesan dan pesta demokrasi Pemilukada serentak 2024. Semua pihak harus berkomitmen menjaga supaya integritas demokrasi terjaga dan pelayanan publik tetap profesional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pjs. Bupati Kutai Timur Agus Hari Kesuma di hadapan para aparatur desa di Hotel Aston Samarinda (22/10/2024). Menurut Agus, dengan demografi Kutim yang begitu luas dan masih adanya 13 desa yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maka diperlukan kerja keras dan komitmen bersama dalam menjaga pilkada lancar, damai, dan sukses.
Dalam kondisi wilayah Kutim yang demikian, ada persoalan menjaga netralitas ASN dan persoalan komunikasi di dalam proses Pemilukada. Pihak-pihak yang menjadi leading sektor harus terdepan mengemban amanah.
Di dalam persoalan netralitas, Agus mengatakan Bawaslu harus berani menegakkan aturan apabila terjadi pelanggaran netralitas oleh ASN. Jika sudah terbukti terjadi pelanggaran, Bawaslu kabupaten dapat meneruskan ke Bawaslu Provinsi untuk diteruskan lagi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memutuskan sanksinya.
Sementara kendala komunikasi seperti blank spot atau tidak ada jaringan internet/ sinyal jamak terjadi di demografi seperti Kutim. Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian (Diskominfo Staper) Kutim merupakan pihak yang diserahi tugas untuk menjamin tidak ada kendala komunikasi ini.
Agus memberikan apresiasi kinerja Diskominfo Staper yang telah memasang jaringan internet dan melakukan tes di tiap kecamatan.
“Tinggal memastikan lagi tidak ada blank spot area sampai 27 November 2024,” tutup Agus.
