Samarinda – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa pelaksanaan program pembangunan untuk tahun anggaran 2025 telah berjalan sejauh 69 persen. Hal ini dinilai sejalan dengan tahapan serta penyesuaian arah kebijakan nasional dan daerah yang sedang berlangsung.
“Untuk tahun 2025 sudah berada di angka 69 persen. Prosesnya masih terus berjalan,” ujar Ananda saat ditemui di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, percepatan pelaksanaan program tak lepas dari berbagai penyesuaian strategis, termasuk instruksi langsung dari Presiden RI, Gubernur Kalimantan Timur, serta Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Seluruh arahan itu dinilai krusial, terutama karena bertepatan dengan masa transisi pemerintahan.
“Beberapa waktu lalu memang ada penyesuaian dalam penjabaran anggaran tahun 2025. Itu merujuk pada arahan Presiden, Gubernur, hingga surat edaran dari Kemendagri,” jelasnya.
Ananda menekankan bahwa tahun 2025 merupakan periode transisi yang cukup besar. Hampir seluruh struktur pemerintahan mengalami pembaruan, mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, hingga penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD.
“Tahun ini banyak yang baru. DPRD baru, kepala daerah baru, visi dan misi baru, RPJMD juga baru. Semua perlu penyesuaian,” ucapnya.
Pemerintah pusat, lanjut Ananda, juga meminta agar delapan agenda pembangunan nasional (Astacita) serta visi-misi kepala daerah segera diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Ia menyebut implementasi tahap awal sudah dilakukan di beberapa program prioritas.
“Proses itu berjalan bertahap dan sudah mulai diterapkan. Misalnya program kepala daerah seperti ‘gratisPol’ sudah mulai dijalankan pada tahun ini,” katanya.
Meski beberapa program baru dalam tahap awal, Ananda memastikan bahwa alokasi anggaran sudah cukup signifikan. Salah satunya untuk program pendidikan gratis dan layanan kesehatan tanpa biaya yang menjadi prioritas utama.
“Kalau tidak salah, nilai anggarannya mencapai sekitar Rp185 miliar,” sebutnya.
Perubahan dalam struktur alokasi anggaran tersebut, lanjut Ananda, bertujuan memperkuat sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
“Pergeseran nilai anggaran cukup besar karena memang difokuskan ke sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Kendati demikian, sebagai unsur pimpinan DPRD, Ananda menyampaikan bahwa ruang lingkup penjelasan yang dapat ia berikan terbatas sesuai dengan kewenangannya.
“Saya hanya bisa menjelaskan sampai pada batas itu,” tutup Ananda. (Mujahid)
