Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti masih berulangnya persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda. Hal itu disampaikannya usai Rapat Hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda mengenai progres kegiatan tahun 2026 dan rencana kegiatan tahun 2027, pada Rabu (8/7/2026) di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Kota Samarinda.
Menurut Anhar, persoalan SPMB yang dihadapi setiap kecamatan tidak sama. Salah satunya ialah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP.
“Memang sekarang ini yang menjadi kendala ada beberapa masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Masing-masing kecamatan berbeda-beda permasalahannya. Ada tamatan MI atau SD, tetapi SMP-nya tidak mencukupi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya blank spot pendidikan di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Palaran.
“Misalnya di Palaran, daerah Handil Bakti, pinggiran Rawa Makmur, pinggiran Bukuan, itu semestinya ada sekolah. Kalau melihat jumlah SD yang ada di sana cukup untuk SMP. Sehingga anak-anak di sana banyak tidak ter-cover di SMP 20 maupun SMP 14, tetapi pindah ke SMP 31, bahkan jauh dari situ. Ini kategori blank spot pendidikan,” katanya.
Menurut Anhar, kondisi tersebut seharusnya dijawab dengan pembangunan sekolah baru, bukan sekadar menambah rombongan belajar (rombel).
“Sehingga pilihan kita apakah bangun rombel atau bangun sekolah,” ujarnya.
“Kalau saya jalannya harus bangun SMP. Begitu juga tingkat SMA harus bangun. Enggak bisa enggak, karena lulusan SMP itu ribuan orang, sementara daya tampung SMA 6 Palaran hanya sekitar 300-an,” lanjutnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi data pendidikan juga perlu mendapat perhatian.
“Mungkin ada lagi aturan-aturan tentang Dapodik, kesesuaian Dapodik dan sebagainya. Itu juga perlu disinkronkan,” imbuhnya.
Menanggapi usulan agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat bersekolah di sekolah swasta dengan pembiayaan pemerintah daerah, Anhar menilai hal tersebut sangat mungkin diterapkan apabila menjadi prioritas pemerintah.
“Kalau untuk pendidikan tidak ada yang tidak bisa,” tegasnya.
Menurutnya, anggaran daerah sebenarnya cukup apabila pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas.
“Salah satu penerima APBD terbesar itu Dinas Pendidikan. Tinggal pengaturannya. Kalau kita mampu membangun Pasar Pagi Rp400 miliar, kita bangun terowongan kurang lebih Rp500 miliar, kita bangun Tepian Mahakam sekitar Rp60 sampai Rp70 miliar, masa pendidikan enggak bisa?” katanya.
“Tinggal kita mau mengurangi yang menurut saya bisa ditunda dulu. Tinggal di level pimpinan daerah, kepala daerahnya saja,” lanjut Anhar.
Ia pun menilai anggaran daerah sebenarnya memadai apabila pemerintah memiliki keberpihakan terhadap pendidikan.
“Kalau kita melihat itu, uangnya sebenarnya cukup kalau kita memprioritaskan itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anhar mengkritik pembangunan sekolah di Samarinda yang dinilainya belum merata karena masih berfokus pada sekolah-sekolah unggulan.
“Ada beberapa sekolah unggulan, sekolah terpadu di Jalan Loa Janan Ilir dan sebagainya mendapat porsi anggaran puluhan miliar. Sementara SMP dan SD yang ada di daerah-daerah pinggiran seperti Palaran masih jauh dari harapan,” katanya.
“Tidak ada pemerataan, tidak ada keadilan dalam pembangunan sekolah-sekolah kita,” tegasnya.
Menurut Anhar, pemerintah terlalu terfokus membangun sekolah unggulan, padahal kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh status sekolah.
“Kita hanya terfokus kepada sekolah-sekolah kategori unggulan. Padahal bukan sekolahnya yang pintar, bukan sekolahnya yang cerdas, itu hanya menyiapkan fasilitas saja. Yang cerdas itu murid,” ujarnya.
“Kalau pemerataan, di mana saja sekolah itu sama saja sebenarnya. Tinggal bagaimana ada pemerataan pembangunan,” lanjutnya.
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan kesan adanya dikotomi antara sekolah unggulan dan nonunggulan.
“Sehingga saya melihat ini terkesan ada dikotomi sekolah unggulan dengan nonunggulan. Pemerintah bangun sekolah ada yang mewah, ada yang enggak mewah, bahkan ada yang tidak tersentuh sama sekali,” katanya.
Menurutnya, kondisi itu harus segera dibenahi agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap pelaksanaan SPMB.
“Ini yang selama ini kita sayangkan. Ini yang kita berikan sebagai masukan kepada pemerintah kota supaya setiap penerimaan siswa baru tidak ada lagi masalah seperti ini,” ujarnya.
Anhar menegaskan, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini justru karena sekolah yang tersedia belum mampu menampung seluruh calon peserta didik.
“Sekarang orang mau sekolah susah. Gimana ceritanya? Kalau sekolahnya kurang, bangun sekolahnya. Ikuti mekanisme aturan itu. Jangan kita bilang aturannya begini, padahal aturan itu kita yang bikin. Kalau untuk kepentingan dan kemaslahatan anak-anak kita, kenapa tidak?” tegasnya.
Ia juga menilai dunia pendidikan di Samarinda belum memiliki perencanaan yang jelas.
“Saya bilang dunia pendidikan kita ini tidak punya blueprint yang jelas. Tidak punya data juga yang jelas. Berapa lulusan SD, SMP per tahunnya sehingga semuanya tertampung,” katanya.
“Yang ada itu setiap mau SPMB pasti ribut, pasti lembaga ini didemo. Karena kita tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah itu, padahal semestinya bisa kita selesaikan,” lanjutnya.
Anhar turut mendorong pemerintah daerah memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah swasta sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Putusan MK itu kan sekolah-sekolah swasta juga bisa gratis. Tinggal kolaborasi saja pemerintah daerah dengan sekolah-sekolah swasta sebagai penunjang sehingga tidak ada lagi dikotomi swasta,” ujarnya.
“Walaupun di swasta, kualitasnya bagus sama juga dengan negeri. Tidak boleh lagi ada dikotomi itu,” sambungnya.
Menurut Anhar, putusan MK tersebut merupakan sinyal agar pemerintah daerah lebih tanggap.
“Putusan MK itu mengindikasikan bahwa kepala-kepala daerah harus respect, harus tanggap. Jangan telat mikir. Ada ruang sebenarnya diberikan kepada pemerintah daerah yang punya anggaran untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta ini,” katanya.
“Saya yakin salah satu solusinya, di samping penambahan sekolah atau rombel, adalah kerja sama antara pemerintah dengan sekolah swasta. Kalau ada perhatian pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota kepada sekolah-sekolah swasta, saya yakin hal-hal ini bisa teratasi dengan baik,” imbuhnya.
Terkait dugaan adanya praktik titipan dalam pelaksanaan SPMB, Anhar meminta transparansi kuota penerimaan di setiap sekolah.
“Berapa sebenarnya kuota di setiap sekolah? Yang memegang operator itu sekolah juga, bukan Kominfo. Jangan sampai kuotanya 250 tetapi dibilang 200, berarti ada ruang tersisa 50 orang. Atau kuotanya 250 dibilang 230, masih ada tersisa 20. Kita kan enggak tahu,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai kuota penerimaan masih belum jelas.
“Cara membukanya, cara transparansinya juga masih abu-abu, ambigu semua. Masyarakat tahunya hanya sistem zonasi, afirmasi, prestasi, tetapi tetap lewat online,” katanya.
Di akhir, Anhar berharap DPRD tidak lagi harus disibukkan dengan persoalan teknis pelaksanaan SPMB apabila pemerintah daerah mampu menjalankan tugasnya secara optimal.
“Harusnya hal-hal teknis seperti ini Dewan tidak perlu lagi masuk. Kita bagaimana memastikan anggaran itu betul-betul meng-cover semua permasalahan. Masa teknis juga Dewan masuk? Berarti pemerintah daerahnya enggak mampu dong kalau begitu,” pungkasnya. (Iqbal Al-Fiqri)
