Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah dihadapkan pada tekanan besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Proyeksi anggaran yang semula diperkirakan mencapai Rp21,35 triliun anjlok menjadi sekitar Rp15,1 triliun akibat pemangkasan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim harus mengulang kembali struktur anggaran yang sudah disusun. Hingga kini, finalisasi belum dapat dilakukan karena seluruh pos belanja wajib disesuaikan dengan kapasitas fiskal terbaru.
Salah satu dampaknya adalah tertundanya agenda penting. Rapat paripurna pembacaan nota keuangan APBD 2026 yang seharusnya digelar pada 24 November dipastikan tidak dapat dilaksanakan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai perubahan jadwal bukan persoalan mendasar. Menurutnya, dinamika terjadi karena padatnya pembahasan dan adanya kebutuhan mendadak untuk menyesuaikan struktur APBD.
“Sebenarnya tidak ada masalah besar. Hanya perlu penyesuaian jadwal karena pembahasan cukup padat,” ujar Ananda.
Ia menjelaskan bahwa Banggar dan TAPD sudah melakukan beberapa kali pembahasan untuk merespons pemangkasan TKD. Berdasarkan proyeksi terbaru, APBD Kaltim diperkirakan turun menjadi sekitar Rp15 triliun pada 2026.
Meski demikian, Ananda menilai ruang fiskal Kaltim masih relatif kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mampu menyumbang sekitar Rp10 triliun.
“Dengan program prioritas yang tetap harus berjalan, tentu perlu skala prioritas. Mana yang bisa ditunda, mana yang perlu dikurangi volumenya,” jelasnya.
GratisPol Tetap Berjalan Meski Fiskal Tertekan
Salah satu anggaran yang mendapat sorotan publik adalah alokasi Rp1,4 triliun untuk program pendidikan Gratispol 2026, yang menjamin pembiayaan hingga delapan semester bagi mahasiswa S1, serta dukungan tambahan untuk jenjang S2 dan S3.
Di tengah tekanan fiskal akibat turunnya TKD hingga Rp7 triliun, Pemprov tetap mempertahankan alokasi tersebut sebagai komitmen jangka panjang.
Ananda memastikan program itu tidak akan dihentikan.
“Programnya tetap jalan karena sudah masuk dalam RPJMD. Hanya volumenya yang bisa disesuaikan,” tegasnya.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, DPRD berharap finalisasi APBD dapat diselesaikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun agenda prioritas pembangunan daerah. (Adv/DPRD Kaltim)
