Samarinda– Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Daerah Pemilihan VI (Kutim, Bontang, Berau), Syarifatul Syadiah, menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah terluar dan terdalam, khususnya Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Ia menegaskan perlunya kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Syarifatul, hingga kini sejumlah persoalan mendasar di wilayah-wilayah 3T masih jauh dari kata memadai. Infrastruktur jalan, jaringan listrik, akses pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi disebutnya belum tersedia secara layak.
“Pelayanan dan infrastruktur dasar harus terpenuhi. Keberadaan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, ini semua jadi kebutuhan dasar masyarakat. Makanya, sekecil apa pun masyarakatnya, kesejahteraan mereka tetap harus diperhatikan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan menerima laporan bahwa Kecamatan Sandaran hampir tidak memiliki infrastruktur memadai, kondisi yang bertolak belakang dengan sumber daya alam Kutim yang sangat besar.
Namun, pembangunan infrastruktur skala besar menghadapi tantangan berat. Penurunan APBD Kutai Timur membuat ruang fiskal semakin sempit. Tahun 2025, APBD Kutim tercatat Rp 9,8 triliun, namun pada 2026 mendatang anjlok menjadi Rp 5,7 triliun.
“Pembangunan sangat diperlukan di sana, tapi di satu sisi pembangunan infrastruktur yang besar tentu akan membuat APBD Kutim lelah nantinya,” tuturnya.
Dalam kondisi fiskal yang menurun, Syarifatul menekankan pentingnya membangun kolaborasi strategis dengan perusahaan-perusahaan besar di Kutim. Ia menilai kontribusi sektor swasta tidak seharusnya terbatas pada program CSR di sekitar lingkar tambang.
“Kutim ini besar, tambangnya juga besar. Contoh KPC. Saya rasa perusahaan jangan hanya memberikan dana CSR ke masyarakat lingkar tambangnya, tapi juga ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Dengan begitu akan terbangun kolaborasi nyata antara pemerintah dan swasta,” jelasnya
Syarifatul mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih selektif menggunakan anggaran pada masa penurunan APBD ini. Ia meminta kegiatan-kegiatan seremoni diminimalkan dan belanja modal untuk infrastruktur ditingkatkan.
Salah satu proyek yang menjadi sorotannya adalah Jembatan Nibung, penghubung penting antara Kutai Timur dan Berau.
“Yang saya garis bawahi adalah proses penyelesaian Jembatan Nibung. Itu jembatan penghubung Kutim dan Berau. Saya berharap itu segera selesai,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
