Samarinda – Ketimpangan pembangunan di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dua daerah yang berada di hulu Kaltim itu dinilai masih tertinggal dari sisi infrastruktur, terutama pada sektor-sektor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan bahwa arah prioritas pembangunan tahun ini difokuskan untuk memperbaiki ketertinggalan yang sudah berlangsung lama. Banyak ruas jalan, jembatan, serta fasilitas publik di Kubar dan Mahulu disebutnya belum mendapatkan penanganan memadai.
“Fokus kita memang pada wilayah yang menjadi kewenangan provinsi tetapi sebelumnya belum terurus maksimal, khususnya di Kubar dan Mahulu,” kata Salehuddin.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tidak sepenuhnya berada di tangan provinsi. Sebagian kerusakan infrastruktur ada dalam tanggung jawab pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat. Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi sangat penting agar pembangunan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Kewenangan ini memang terbagi. Tetapi provinsi tetap memiliki titik prioritas yang harus dikejar,” ujarnya.
Salehuddin tak menutup mata bahwa ruang fiskal pemerintah provinsi juga tidak sepenuhnya longgar. Meski begitu, DPRD Kaltim memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah hulu.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran, tapi fokus tidak berubah. Pengawasan DPRD sangat penting agar pembangunan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi komitmen bersama, terutama di wilayah yang selama ini tertinggal. Tanpa intervensi yang terarah, ketimpangan antardaerah di Kaltim dikhawatirkan semakin melebar. (Adv/DPRD Kaltim)
